UPDATEBALI.com, DENPASAR — Pemerintah Kota Denpasar melakukan penyegaran jajaran birokrasi dengan melantik 81 pejabat struktural, Kamis 20 Agustus 2026.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar.
Sebanyak 81 pejabat yang mendapat amanah baru tersebut terdiri atas 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 32 Pejabat Administrator, dan 37 Pejabat Pengawas.
Penataan jabatan ini dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong sekaligus sebagai bagian dari rotasi dan promosi. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendorong kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pelantikan turut dihadiri Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Forkopimda Kota Denpasar, Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua DWP Kota Denpasar Ny. Swandewi Eddy Mulya, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.
Dari 12 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik, sejumlah nama mendapat penugasan pada posisi strategis. I Wayan Budha dipercaya sebagai Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, dan Ida Bagus Joni Ariwibawa sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian.
Kemudian dr. AA Made Widiasa kembali dipercaya memimpin RSUD Wangaya Kota Denpasar sebagai Direktur Utama. Ida Bagus Putra Wirabawa juga kembali mendapat kepercayaan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.
Posisi lainnya diisi I Nyoman Denny Widya sebagai Kepala Bapenda Kota Denpasar, Ida Bagus Made Purwanasara sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Denpasar, dan Ida Bagus Alit Surya Antara sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar.
Selanjutnya, Putu Tony Marthana Wijaya dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar. I Wayan Yusswara dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, Ketut Sri Karyawati sebagai Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, serta Ni Luh Putu Rini Setyasih sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar.
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, pergantian maupun pengisian jabatan merupakan bagian dari dinamika pemerintahan. Menurutnya, penataan tersebut diperlukan agar organisasi tetap mampu bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini adalah proses untuk memantapkan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik Kota Denpasar agar tetap berjalan maksimal,” ujar Jaya Negara.
Jaya Negara mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Ia meminta seluruh pejabat memperkuat kompetensi, disiplin, kemampuan beradaptasi, serta kepekaan terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.
“Jabatan yang saudara emban merupakan amanah sekaligus kepercayaan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Tunjukkan etos kerja yang baik, bangun kolaborasi yang harmonis, dan jadilah teladan di lingkungan kerja masing-masing,” tegasnya.
Ia juga mengarahkan jajaran ASN Pemkot Denpasar untuk mengimplementasikan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pekerjaan sehari-hari. Nilai tersebut mencakup berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Menurut Jaya Negara, penerapan nilai tersebut harus terlihat dalam perilaku dan kinerja aparatur sehingga mampu membentuk birokrasi yang profesional serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Dalam upaya memperkuat pelayanan publik, Jaya Negara menyoroti tiga aspek yang harus menjadi perhatian para pejabat, yakni inovasi, transformasi digital, dan integritas.
Ia menilai inovasi menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan birokrasi. Sementara transformasi digital perlu diperkuat sebagai fondasi untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif, cepat, dan responsif.
“Selain inovasi dan transformasi digital, integritas merupakan fondasi utama dalam setiap pengabdian. Integritas tidak hanya berkaitan dengan kejujuran, tetapi juga bagaimana kita menghormati hak-hak masyarakat dan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati,” pungkas Jaya Negara.
Dengan penataan 81 pejabat tersebut, Pemkot Denpasar berharap kapasitas organisasi semakin kuat dan koordinasi antarperangkat daerah semakin efektif. Para pejabat yang baru dilantik juga diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam pelayanan yang nyata dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.(per/updatebali)