UPDATEBALI.com, JEMBRANA – Di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Jembrana mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan sentralisasi kendaraan dinas.
Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya menekan pengeluaran rutin sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar lebih efektif dalam menunjang pelayanan publik.
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan saat dihubungi Senin 12 Januari 2026 menjelaskan, sistem sentralisasi atau pooling kendaraan merupakan respons konkret pemerintah daerah dalam menyikapi keterbatasan anggaran. Melalui kebijakan ini, pengelolaan kendaraan dinas ditarik dan dipusatkan pada satu sub bagian umum di Sekretariat Daerah. Dengan pengelolaan terpusat, Pemkab Jembrana memproyeksikan penghematan signifikan pada pos pemeliharaan kendaraan serta penggunaan bahan bakar minyak (BBM), yang sebelumnya tersebar di masing-masing perangkat daerah.
Selain aspek penghematan, sentralisasi kendaraan juga dimaksudkan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian aset daerah. Dengan sistem terpusat, pemerintah dapat memastikan seluruh kendaraan dinas digunakan sesuai kebutuhan dan skala prioritas, sekaligus menjaga usia pakai aset agar lebih panjang dan terawat.
“Tentu tujuan yang kita harapkan ada efisiensi dibiaya operasional, mempermudah fungsi kontrol terhadap penggunaan aset, umur aset termasuk skala prioritas penggunaan, ” ujar Bupati Kembang.
Ia menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi menjaga kesehatan keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Bupati optimistis, kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas keuangan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Bupati Jembrana juga menekankan bahwa efisiensi merupakan keharusan dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas.
“Kita harus cerdas dalam mengelola setiap rupiah. Sentralisasi kendaraan bukan sekadar soal pengaturan parkir, tapi soal disiplin anggaran. Kita mengalihkan beban biaya rutin yang tinggi menjadi anggaran yang bisa digunakan untuk jaminan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur masyarakat,” tegasnya.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemkab Jembrana akan mengintegrasikannya dengan inovasi transformasi digital birokrasi. Melalui sistem digital, pergerakan kendaraan dinas akan dipantau secara real-time guna menjamin akuntabilitas perjalanan dinas serta transparansi penggunaan aset.
Ke depan, kebijakan sentralisasi kendaraan dinas ini akan terus dievaluasi agar pelaksanaannya berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal, baik bagi tata kelola pemerintahan maupun pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jembrana.(yud/ub)
