UPDATEBALI.com, BULELENG – Dalam upaya memperkuat kualitas pendidikan serta menanamkan budaya antikorupsi dan inovasi digital di dunia pendidikan, Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, menegaskan peran strategis kepala sekolah sebagai agen perubahan.
Hal ini disampaikan saat memberikan arahan dalam Acara Pengarahan Bupati dan Sosialisasi Anti Korupsi Dalam Dunia Pendidikan yang berlangsung di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, Jumat, 13 Juni 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Sutjidra menekankan bahwa kepala sekolah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu menginspirasi dan memimpin transformasi pendidikan dari tingkat PAUD hingga jenjang SMP dan SMA.
“Kepala sekolah adalah ujung tombak pembaruan pendidikan yang harus bisa menggerakkan semua elemen sekolah menuju sistem yang transparan, akuntabel, dan berkualitas,” ujarnya.
Saat ini, Kabupaten Buleleng memiliki 758 satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Dalam menghadapi tantangan kekosongan dan optimalisasi kepemimpinan, Pemkab Buleleng telah melaksanakan sejumlah langkah strategis.
Pada 19 Mei 2025, sebanyak 98 guru resmi ditugaskan menjadi kepala sekolah melalui sistem Kepala Sekolah Pengawas Sekolah (KSPS). Selain itu, rotasi 93 kepala sekolah juga dilakukan pada 3 Juni 2025 melalui sistem Integrate Mutasi (I-Mute) sebagai bentuk penyegaran dan pematangan kepemimpinan.
“Langkah inovatif ini diharapkan dapat menyuntikkan energi baru dan kreativitas dalam mengelola proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan,” jelas Sutjidra.
Lebih lanjut, Bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ini juga menyoroti persoalan mendasar yang masih menghantui dunia pendidikan, yakni rendahnya kemampuan literasi dasar. Temuan adanya ratusan siswa SMP yang belum lancar membaca menjadi perhatian serius.
Bupati Sutjidra meminta para kepala sekolah dan guru lebih fokus memberikan pendampingan dalam membaca, menulis, dan berhitung (calistung) secara intensif.
“Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga juga saya instruksikan untuk menyusun program inovatif yang mampu menumbuhkan minat baca siswa,” tegasnya.
Dalam aspek pencegahan korupsi, Bupati Sutjidra mengapresiasi peluncuran Indeks Integritas Pendidikan (IIP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2021. Ia mengingatkan bahwa sekolah adalah tempat pembentukan karakter, sehingga penting untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini.
“Saya minta seluruh kepala sekolah mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan dan akuntabel. Jangan sampai ada celah untuk penyimpangan,” tegasnya lagi.
Memasuki tahun ajaran baru 2025/2026, Bupati juga menggarisbawahi pentingnya digitalisasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Melalui sistem daring yang diatur dalam Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/195/HK/2025, proses PPDB wajib dilakukan secara mudah, transparan, objektif, adil, dan bebas pungli.
“Kami tidak mentolerir adanya praktik jual beli kursi atau pungutan liar dalam PPDB. Semua proses harus sesuai aturan dan bebas dari intervensi tidak sah,” tandas Sutjidra.
Tak hanya fokus pada kualitas dan integritas pendidikan, Bupati juga menekankan pentingnya pelestarian lingkungan sekolah.
Ia mendorong seluruh sekolah untuk menerapkan program pengelolaan sampah berbasis sumber, pengurangan plastik sekali pakai, dan pembentukan Bank Sampah Unit (BSU).
“Kebersihan mencerminkan kualitas lingkungan belajar. Kepala sekolah harus menjadi pelopor perubahan menuju sekolah yang ramah lingkungan,” ujarnya.
Melalui serangkaian kebijakan dan instruksi tersebut, Bupati Buleleng berharap terciptanya pendidikan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, inovatif, dan peduli lingkungan, demi terwujudnya generasi masa depan yang unggul dan berdaya saing tinggi.(adv/ub)
