UPDATEBALI.com, DENPASAR – Dugaan bahwa ratusan siswa SMP di Kabupaten Buleleng tidak dapat membaca akhirnya diluruskan dalam pertemuan antara Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Bali, Kamis 22 Mei 2025, sebagai bagian dari agenda kunjungan kerja BAM untuk meninjau sistem pendidikan di daerah.
Ketua Tim BAM, Dr. Muhammad Haris, memimpin langsung rombongan yang terdiri atas lintas anggota DPR RI dari berbagai komisi dan daerah. Dalam sambutannya, Haris menekankan pentingnya klarifikasi terkait laporan yang menyebutkan bahwa 375 siswa SMP di Buleleng tidak mampu membaca, termasuk 155 siswa yang disebut tidak bisa membaca sama sekali.
“Kami datang untuk mendengar langsung dan memastikan bahwa informasi yang beredar tidak disalahpahami publik. Isu pendidikan adalah hal yang sangat krusial dan harus disikapi dengan proporsional,” ungkapnya.
Sebagai lembaga baru di lingkungan DPR RI, BAM berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan serta memperkuat kerja sama dengan mitra, termasuk Kemendikbudristek.
Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, yang mewakili Gubernur Bali dalam pertemuan itu, menjelaskan bahwa pengelolaan pendidikan dasar dan menengah terbagi sesuai kewenangan. Pendidikan dasar seperti SD dan SMP berada di bawah tanggung jawab kabupaten/kota, dalam hal ini Pemkab Buleleng.
“Kami ingin memastikan koordinasi antar instansi berjalan efektif, terlebih karena isu ini menyangkut siswa SMP yang menjadi tanggung jawab kabupaten,” ujar Dewa Indra.
Bupati Buleleng, dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG., memberikan penjelasan penting terkait data tersebut. Menurutnya, jumlah siswa yang dilaporkan mengalami kesulitan membaca adalah 354, bukan 375 seperti yang diberitakan. Ia juga menegaskan bahwa sebagian besar dari mereka adalah siswa inklusi yang memiliki hambatan intelektual.
“Ini bukan soal siswa normal yang tidak bisa membaca. Mereka adalah anak-anak dengan kebutuhan khusus yang memerlukan pendekatan berbeda dalam pembelajaran,” tegas Sutjidra.
Berdasarkan asesmen bersama Dewan Pendidikan dan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), hanya sekitar 13–15 persen siswa yang tergolong memiliki kesulitan membaca berat. Sisanya masih mampu membaca meski tidak lancar dan mayoritas memiliki IQ di bawah rata-rata.
Kepala Disdikpora Buleleng, I Made Astika, M.Pd., menjelaskan bahwa pihaknya telah menggandeng Undiksha untuk menerjunkan 375 mahasiswa dan 60 dosen guna memberikan pendampingan individual. Asesmen psikologis juga dilakukan untuk memastikan kebutuhan masing-masing siswa.
Dari hasil asesmen terhadap 352 siswa pada 7 Mei 2025, diketahui bahwa 48% tergolong disabilitas intelektual (IQ < 70), 31,25% berada di rentang borderline (IQ 70–80), dan sisanya tersebar di kategori IQ rendah ke atas.
Temuan ini memperjelas bahwa lebih dari 85% siswa memerlukan pendidikan khusus. Namun saat ini mereka masih berada di 60 sekolah reguler tanpa sarana dan pendamping memadai.
Sebagai bentuk respons, Pemkab Buleleng telah meluncurkan sejumlah langkah, seperti program “1 Mahasiswa 1 Siswa”, penyediaan perlengkapan sekolah gratis, dan upaya penanggulangan putus sekolah karena kendala ekonomi.
Ketua Tim BAM menyampaikan apresiasi atas penjelasan yang komprehensif dan menyatakan bahwa temuan ini akan menjadi masukan penting bagi DPR RI untuk memperkuat advokasi pendidikan inklusif, termasuk pengadaan guru pendamping, pengembangan SLB, serta pelatihan bagi tenaga pengajar.
“Kami ingin memastikan anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Aspirasi dari daerah akan kami teruskan ke pemerintah pusat,” pungkas Haris.
Dalam kunjungan ini, Haris didampingi sejumlah anggota BAM dari berbagai fraksi, antara lain Satori dan Tamanuri dari Fraksi NasDem, serta Ellen Esther Palealu dari Fraksi Demokrat.(yud/ub)
 DPR RI){kind=link}