Satu Desa Satu Klinik, Langkah Gubernur Koster Hadirkan Layanan Kesehatan hingga Pelosok

UPDATEBALI.com, DENPASAR – Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok desa, Gubernur Bali Wayan Koster kembali menggulirkan inisiatif strategis melalui program “Gerbang Sehat Desa Bali”.

Program ini mengusung konsep “Satu Desa – Satu Klinik” yang dirancang sebagai bentuk pelayanan kesehatan berbasis komunitas dan berlandaskan nilai lokal.

Inisiatif tersebut menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi percepatan layanan kesehatan Bali yang digelar di Gedung Kerthasabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis 12 Juni 2025. Turut hadir dalam rapat tersebut berbagai pihak terkait, mulai dari jajaran dinas kesehatan, lembaga desa, hingga mitra pelayanan kesehatan.

“Sejak awal, saya melihat pentingnya layanan yang terjangkau dan berkualitas langsung di tingkat desa. Ini bukan hanya soal akses, tapi juga keadilan sosial,” ungkap Gubernur Koster saat menyampaikan arah kebijakan dalam forum tersebut.

Bali memiliki 716 desa dan kelurahan, namun belum semuanya memiliki akses yang merata terhadap fasilitas layanan kesehatan. Beberapa wilayah seperti Karangasem, Bangli, Buleleng, dan Jembrana masih menghadapi tantangan geografis serta keterbatasan infrastruktur layanan.

Program ini tidak dirancang seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing.

“Untuk daerah yang sudah memiliki RSUD atau Puskesmas dengan cakupan memadai seperti Denpasar atau Badung, tidak akan menjadi prioritas utama. Fokus kita ke wilayah yang benar-benar belum terlayani,” jelasnya.

Tahap awal yang kini tengah berlangsung meliputi pemetaan kebutuhan, identifikasi ketersediaan SDM kesehatan, hingga kesepakatan kelembagaan dan lahan dengan pemerintah desa.

Koster menjelaskan bahwa Klinik Desa nantinya akan difungsikan sebagai layanan primer terintegrasi, dan dapat bekerja sama dengan BPJS melalui skema kapitasi.

“Jika klinik dikelola sesuai dengan ketentuan Permenkes, operasionalnya bisa dibiayai penuh oleh dana kapitasi BPJS, tanpa membebani APBD,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menyederhanakan sistem rujukan, di mana Klinik Desa dapat langsung menjadi titik awal penanganan tanpa perlu melewati jenjang Puskesmas terlebih dahulu. Strategi ini diharapkan memangkas birokrasi dan mempercepat penanganan medis.

Program “Gerbang Sehat Desa Bali” tidak hanya mencakup layanan medis konvensional, namun juga akan mengakomodasi pengobatan tradisional berbasis budaya Bali.

“Kita harus dorong pendekatan yang selaras dengan nilai-nilai lokal. Jangan abaikan kekayaan pengobatan tradisional kita,” tegas Gubernur.

Ia juga mengingatkan pentingnya efisiensi dan inovasi dalam tata kelola anggaran, sembari menyinggung keberhasilan masa lalu di daerah yang memiliki fiskal terbatas, seperti Jembrana pada era I Gede Winasa.

“Kalau dulu dengan anggaran terbatas bisa menghasilkan program besar, sekarang dengan anggaran lebih besar semestinya hasilnya bisa lebih optimal. Kreativitas dalam pengelolaan keuangan daerah sangat menentukan,” katanya.

Gubernur meminta agar perumusan regulasi dan perencanaan program dilakukan secara cermat dan realistis, dengan hasil yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Tidak perlu banyak teori. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kerja konkret yang menyentuh langsung kebutuhan mereka,” tandasnya.

Dengan pendekatan holistik dan partisipatif, program ini diharapkan menjadi titik balik pemerataan layanan kesehatan di Bali, membangun dari desa dan menjadikan desa sebagai pusat kemandirian layanan kesehatan yang terintegrasi, berbasis budaya, dan berkelanjutan.(yud/ub)