UPDATEBALI.com, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kesehatan setempat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi wabah penyakit dengan menggelar pertemuan pemetaan risiko penyakit infeksi emerging (PIE), Senin, 4 Mei 2026.
Kegiatan ini menitikberatkan pada penguatan sistem kesehatan berbasis data dan perencanaan yang matang.
Rapat yang berlangsung di ruang pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng tersebut dipimpin Ketua Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi, Nyoman Suardani. Pertemuan ini merupakan yang kedua digelar pada tahun 2026 dengan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
Dalam pembahasan, empat penyakit infeksi ditetapkan sebagai prioritas pemetaan risiko, yakni COVID-19, Avian influenza, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, dan Meningitis meningokokus.
Suardani menegaskan bahwa pemetaan risiko menjadi instrumen penting untuk mengukur kesiapan daerah secara objektif dalam menghadapi potensi wabah.
“Setiap tahun kita melakukan penilaian risiko untuk melihat sejauh mana kesiapan dan kapasitas kita. Ini penting agar ketika terjadi kasus, kita tidak lagi dalam kondisi tidak siap seperti saat awal pandemi COVID-19,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengalaman pandemi menjadi pelajaran penting dalam memperkuat kesiapan sistem kesehatan, baik dari sisi vaksinasi maupun penanganan kasus di lapangan.
Berdasarkan hasil sementara, aspek rencana kontingensi kesehatan masih menjadi tantangan utama yang perlu segera dibenahi. Ketiadaan rencana yang kuat dinilai dapat menghambat respons cepat saat kondisi darurat.
“Rencana kontingensi kesehatan harus kita perkuat, karena itu menjadi acuan operasional saat terjadi kondisi darurat. Tanpa itu, respons kita tidak akan optimal,” kata Suardani.
Dokumen pemetaan risiko disusun dari data lintas OPD yang telah dihimpun pada pertemuan sebelumnya, 11 Maret 2026. Analisis dilakukan menggunakan tiga komponen utama, yakni ancaman, kerentanan, dan kapasitas.
Pemerintah daerah selanjutnya akan memfokuskan intervensi pada aspek kerentanan dan kapasitas yang dinilai masih dapat ditingkatkan melalui kebijakan konkret.
Selain itu, mobilitas jemaah haji dan umroh turut menjadi perhatian serius, terutama terkait potensi penyebaran MERS-CoV dan meningitis meningokokus dari Arab Saudi. Tahun ini, Buleleng mengirimkan 109 jemaah haji reguler, di luar jumlah jemaah umroh.
“Mobilitas jemaah ini menjadi salah satu faktor risiko yang harus kita antisipasi bersama,” ujarnya.
Dokumen pemetaan risiko yang telah disusun akan diunggah ke sistem Kementerian Kesehatan dan menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam menghadapi ancaman penyakit infeksi emerging. Dokumen ini diperbarui setiap tahun, sementara rencana kontingensi berlaku selama tiga tahun.
Pertemuan juga dimanfaatkan untuk menghimpun masukan dari peserta terkait penyempurnaan dokumen, mulai dari redaksi, kesesuaian rekomendasi, hingga timeline pelaksanaan agar lebih operasional dan implementatif.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya dalam membangun sistem kesiapsiagaan kesehatan yang lebih tangguh, terukur, dan responsif terhadap ancaman wabah di masa mendatang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Wayan Sugihana Aradea, serta jajaran OPD di lingkungan Pemkab Buleleng.(adv/ub)
