){kind=link}
UPDATEBALI.com, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mengimplementasikan program piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai langkah pembenahan sistem perlindungan sosial.
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Ruang Buleleng Command Center (BBC), Kamis, 30 April 2026.
Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna menegaskan bahwa digitalisasi bansos menjadi strategi penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Ia mengapresiasi pelaksanaan piloting tersebut sebagai upaya konkret dalam memperbaiki mekanisme distribusi bansos yang selama ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait validasi data dan potensi salah sasaran.
“Digitalisasi ini menjadi kunci untuk memperbaiki sistem penyaluran bansos agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” terangnya.
Menurutnya, penggunaan sistem digital diharapkan mampu memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.
Lebih lanjut, Wabup Supriatna menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, khususnya agen perlindungan sosial yang berperan langsung di lapangan.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran. Semua harus berbasis data yang valid dan terintegrasi,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan sekaligus Sekretaris Tim Pelaksana Piloting, Putu Ariadi Pribadi, menjelaskan bahwa sasaran digitalisasi bansos mencakup keluarga pada desil 1 hingga 5, yang merupakan kelompok prioritas dalam penerimaan bantuan sosial.
Ia merinci, desil 1 dan 2 merupakan kategori sangat miskin yang menjadi prioritas utama bansos reguler. Desil 3 atau hampir miskin diprioritaskan untuk program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sementara desil 4 (rentan miskin) dan desil 5 (pas-pasan) masih berpeluang menerima bantuan dalam kondisi tertentu. Adapun kelompok desil 6 hingga 10 umumnya tidak menjadi prioritas, namun tetap dapat dipertimbangkan jika secara faktual tergolong miskin.
Strategi pendaftaran dilakukan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang difasilitasi oleh pendamping PKH di tingkat desa dan kelurahan.
Melalui implementasi digitalisasi ini, Pemkab Buleleng berharap sistem penyaluran bansos menjadi lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(adv/ub)