UPDATEBALI.com, DENPASAR – Komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam menekan angka stunting terus diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan.
Pada Sabtu 8 November 2025, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, didampingi Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa, meninjau langsung kegiatan pengukuran serentak ibu hamil dan balita di Banjar Tanjung, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar I Wayan Mariyana Wandhira, Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana, Camat se-Kota Denpasar, serta Perbekel Desa Sanur Kauh, Made Ada.
Walikota bersama rombongan tampak berinteraksi dengan masyarakat dan tenaga kesehatan yang sedang melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, serta lingkar kepala balita.
Selain pemantauan tumbuh kembang, kegiatan juga diisi dengan pemberian makanan tambahan bergizi, permainan edukatif anak, serta edukasi kesehatan bagi para orang tua.
Dalam kunjungannya, Walikota Jaya Negara menegaskan bahwa penanganan stunting di Denpasar dilakukan secara inklusif tanpa memandang asal domisili penduduk.
Ia mencontohkan, dari sepuluh kasus stunting yang ditemukan di Desa Sanur Kauh, tujuh di antaranya merupakan anak-anak dari luar wilayah Denpasar.
“Siapa pun yang tinggal di Denpasar akan kami layani. Anak-anak ini tumbuh di lingkungan kita, jadi mereka juga tanggung jawab kita bersama,” ujar Jaya Negara.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif lintas wilayah menjadi kunci keberhasilan dalam pencegahan stunting. Untuk itu, Pemkot Denpasar sedang menyiapkan kebijakan pemanfaatan dana bagi hasil pajak agar bisa digunakan membantu balita dari keluarga non-KTP Denpasar.
“Kami ingin setiap anak mendapat intervensi gizi yang sama. Tidak boleh ada batas administratif yang menghambat,” tegasnya.
Jaya Negara menekankan bahwa kebijakan pencegahan stunting harus berbasis data yang aktual dan terukur. Dari hasil pengukuran sementara terhadap sekitar 4.000 balita, hanya 0,2 persen yang menunjukkan indikasi stunting — jauh di bawah rata-rata nasional 10,4 persen.
“Data ini penting agar kebijakan yang kita ambil tepat sasaran dan tidak salah arah. Kami ingin memastikan setiap intervensi benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan,” kata Jaya Negara.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, menjelaskan bahwa kegiatan pengukuran serentak ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk memperoleh data stunting yang valid dan terkini.
Ia menuturkan, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Denpasar tahun lalu berada di angka 10,8 persen dan menurun menjadi 10,4 persen tahun ini.
Namun, hasil pemantauan elektronik melalui aplikasi E-PPGBM menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, sekitar 2 persen.
“Karena ada perbedaan hasil antara survei dan data lapangan, kami perlu melakukan pengukuran serentak agar hasilnya benar-benar menggambarkan kondisi riil,” ujarnya.
Hingga minggu kedua November 2025, dari sekitar 4.400 balita yang sudah diukur, ditemukan 13 anak yang terindikasi stunting atau sekitar 0,2 persen.
Kegiatan pengukuran ini akan terus berlanjut hingga mencakup 20.000 balita di seluruh Denpasar.
“Begitu semua data terinput, kami akan punya gambaran akurat untuk menentukan langkah intervensi lanjutan,” tambah dr. Candrawati.
Pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmennya untuk menekan stunting melalui sinergi lintas sektor, mulai dari tenaga kesehatan, perangkat desa, hingga peran aktif masyarakat.
Upaya ini tidak hanya fokus pada intervensi gizi, tetapi juga peningkatan kesadaran orang tua tentang pentingnya pola asuh, kebersihan, dan kesehatan lingkungan.
Dengan kolaborasi semua pihak, Denpasar menargetkan untuk menjadi kota bebas stunting dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan generasi masa depan yang sehat dan cerdas.(per/ub)