UPDATEBALI.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Pulau Dewata.
Bertempat di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin, 13 April 2026, kesepakatan penting ditandatangani sebagai wujud sinergi lintas daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kesepakatan tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kota Denpasar, dan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam perubahan perjanjian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) guna mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi Bali.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra.
Momentum ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat komitmen bersama mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di tengah tantangan dinamika pariwisata global.
Program ini lahir dari semangat gotong royong daerah dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, khususnya dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Melalui skema BKK, sebagian pendapatan tersebut dialokasikan untuk membantu pembangunan di wilayah lain, sebagai bentuk pemerataan dan solidaritas antar daerah di Bali.
Gubernur Koster menegaskan bahwa Proyek Strategis Provinsi Bali dirancang sebagai rangkaian pembangunan prioritas yang berfokus pada peningkatan konektivitas, kualitas pariwisata, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga tahun 2028–2029.
Sejumlah proyek dinilai krusial karena berdampak langsung terhadap mobilitas dan distribusi ekonomi.
Di antaranya pembangunan Jalan Baru Gatot Subroto Barat–Canggu untuk mengurai kemacetan di kawasan wisata, serta pembangunan Jalan Sunset Road–Mahendradatta dan underpass Tohpati yang menjadi simpul penting lalu lintas di Kota Denpasar.
Selain itu, pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja – Mengwitani menjadi proyek kunci dalam membuka akses Bali Utara dan mempercepat pemerataan ekonomi.
Upaya ini juga diperkuat dengan pembangunan Jalan Lingkar Nusa Penida di Kabupaten Klungkung guna mengoptimalkan potensi pariwisata kepulauan.
Di sektor konektivitas, pembangunan Jalan Baru Kusamba–Padangbai serta Jalan Penghubung Pura Batur–Pura Agung Besakih tidak hanya memperlancar akses antarwilayah, tetapi juga memperkuat nilai budaya Bali yang harmonis antara aspek sekala dan niskala.
Pengembangan kawasan pelabuhan terpadu seperti Pelabuhan Sangsit, Amed, Celukan Bawang, dan Kusamba turut menjadi prioritas sebagai penggerak baru distribusi logistik dan pariwisata bahari, sekaligus mengurangi ketergantungan pada wilayah Bali Selatan.
Tak hanya berfokus pada infrastruktur, proyek strategis ini juga menyasar sektor budaya dan pertanian. Di antaranya restorasi kawasan suci Pura Agung Besakih serta pembangunan pusat pengolahan gabah dan pabrik pakan ternak di Tabanan guna memperkuat ketahanan pangan daerah.
Dalam perkembangannya, jumlah proyek strategis mengalami penyesuaian dari 20 menjadi 22 proyek. Empat proyek sebelumnya dialihkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah pusat, sementara enam proyek baru ditambahkan untuk memperkuat arah pembangunan Bali secara menyeluruh.
Langkah ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan klasik, seperti kesenjangan pembangunan antarwilayah, kemacetan, hingga keterbatasan infrastruktur di Bali bagian utara, timur, dan barat.
Lebih dari sekadar pembangunan fisik, kesepakatan ini mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun Bali yang lebih seimbang.
Pemerintah Provinsi Bali optimistis bahwa 22 proyek strategis tersebut akan mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah hadir untuk seluruh lapisan masyarakat.(yud/ub)