UPDATEBALI.com, JAKARTA – Percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pariwisata di Bali mendapat dukungan penuh dari DPR RI dan pemerintah pusat.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama pemerintah, Rabu, 8 April 2026 di Senayan.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus ini turut dihadiri Wakil Ketua Ridwan Bae, jajaran anggota Komisi V, serta Dody Hanggodo, Dudy Purwagandhi, dan Wayan Koster bersama jajaran Pemerintah Provinsi Bali.
Dalam forum tersebut, seluruh anggota Komisi V menegaskan bahwa Bali merupakan tulang punggung devisa pariwisata nasional sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur. Berbagai persoalan strategis seperti sampah, kemacetan, abrasi pantai, hingga ketersediaan air bersih dinilai harus segera ditangani secara terintegrasi.
“Pembangunan infrastruktur Bali tidak bisa dilakukan dengan cara biasa, harus dilakukan percepatan dengan skema khusus agar pariwisata Bali tetap berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tegas Komisi V DPR RI.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan merespons positif usulan yang disampaikan Gubernur Bali.
Program penanganan kemacetan menjadi salah satu prioritas, di antaranya melalui pengembangan transportasi laut berupa taksi laut dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan Nusa Dua dan Canggu, serta pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyatakan dukungan terhadap berbagai program strategis, termasuk pembangunan embung, penanganan abrasi pantai, pengendalian banjir, peningkatan kualitas jalan, hingga keberlanjutan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi.
Dalam pemaparannya, Wayan Koster mengusulkan sejumlah program prioritas yang mencakup pengelolaan sampah, penyediaan dan distribusi air bersih, pengembangan energi bersih, kemandirian pangan berbasis pertanian organik, serta pembangunan infrastruktur darat dan laut.
“Semua usulan program prioritas ini memerlukan dukungan dana APBN secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2027,” ujar Koster.
Ia juga menegaskan urgensi percepatan pembangunan tersebut guna menjaga daya saing pariwisata Bali di tingkat global.
“Jangan sampai semakin tertinggal dengan negara Thailand dan Malaysia,” tegasnya.
Sebagai hasil rapat, Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Provinsi Bali untuk mengakomodir seluruh usulan prioritas tersebut.
Selain itu, ketiga pihak diminta segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas guna memastikan realisasi program berjalan optimal.
“Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah Provinsi Bali untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait pembangunan infrastruktur di Bali,” ujar Lasarus.
Kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong percepatan pembangunan Bali sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.(yud/ub)
