UPDATEBALI.com, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui rapat pembahasan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 10 April 2026 di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng.
Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, Inspektur Inspektorat Kabupaten Buleleng I Putu Karuna, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Buleleng.
Kegiatan diawali dengan pemaparan dari Inspektorat Daerah yang mengulas capaian nilai SPI 2025, tren peningkatan indeks integritas periode 2021–2025, tingkat partisipasi responden, hingga berbagai laporan pendukung lainnya dalam upaya penguatan integritas.
Inspektur Inspektorat Daerah, I Putu Karuna, menyampaikan bahwa capaian indeks integritas Pemkab Buleleng saat ini sudah tergolong baik secara nasional. Meski demikian, ia menekankan pentingnya peningkatan berkelanjutan di seluruh OPD.
“Capaian ini patut diapresiasi, namun seluruh perangkat daerah harus terus berbenah agar kinerja pemerintah semakin optimal dan pelayanan publik semakin berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Buleleng, Gede Suyasa, dalam arahannya menegaskan pentingnya transparansi, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia menjelaskan bahwa saat ini sistem pengawasan telah mengarah pada e-audit, sehingga seluruh proses dapat terekam secara digital dan mudah ditelusuri.
“Transparansi harus menjadi pedoman utama. Dengan sistem e-audit, setiap proses pengadaan memiliki rekam jejak yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan tanggung jawab bersama seluruh lini pemerintahan. Oleh karena itu, sinergi antar perangkat daerah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Di akhir arahannya, Sekda juga mengingatkan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal, terutama bagi OPD yang memiliki unit kerja hingga tingkat terbawah, agar seluruh proses kerja tetap berjalan sesuai aturan dan terukur.
Melalui rapat ini, Pemkab Buleleng berharap dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.(adv/ub)
