UPDATEBALI.com, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung memperkuat langkah penanganan sampah berbasis sumber di Kecamatan Kuta melalui koordinasi dan evaluasi terpadu yang dipimpin Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, Selasa, 28 April 2026.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan 15 ribu unit bag composter kepada masyarakat.
Pertemuan yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung itu berlangsung di Kantor Camat Kuta dan dihadiri Camat Kuta, para lurah, bendesa adat, kepala lingkungan, kelian adat, pelaku usaha, hingga unsur masyarakat.
Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta menegaskan, persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani secara parsial oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen.
“Kita semua memahami kondisi setelah penutupan TPA Suwung. Ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi penyelesaiannya harus dilakukan bersama,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu untuk mengurangi beban di hilir. Menurutnya, pendekatan lama yang hanya berfokus pada pengangkutan tidak lagi efektif.
“Jika kita hanya fokus di hilir, yang terjadi hanyalah memindahkan masalah. Sampah yang tidak dipilah akan terus menumpuk dan membebani sistem, apalagi Kuta adalah wajah Bali yang sangat sensitif terhadap isu lingkungan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah mendistribusikan komposter ke rumah tangga, memperkuat pengawasan di lapangan, serta menyiapkan skema reward and punishment.
Selain itu, teknologi pengolahan seperti Refuse Derived Fuel (RDF) juga mulai disiapkan untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif, sembari menunggu pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (PSEL).
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menambahkan, perubahan pola pengelolaan sampah harus dimulai dari masyarakat. Ia menilai pola lama “timbul–buang–angkut” sudah tidak relevan.
“Persoalan sampah tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Harus dimulai dari rumah tangga dengan memilah dan mengurangi sampah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak persoalan sampah tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap sektor pariwisata dan pendapatan daerah.
“Ketika isu sampah menjadi sorotan hingga tingkat internasional, dampaknya langsung terasa pada pariwisata. Program CSR dan dukungan sarana pengolahan perlu dioptimalkan,” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung Made Agus Aryawan mengungkapkan, Kecamatan Kuta menjadi wilayah dengan tekanan sampah tertinggi di Badung.
“Total timbulan sampah di Badung sekitar 876 ton per hari, dan Kuta menyumbang sekitar 145 ton. Namun tingkat pemilahan baru mencapai 34 persen,” paparnya.
Ia juga menyebutkan terjadi penumpukan di TPST Mengwitani yang mencapai sekitar 1.000 ton dalam waktu kurang dari satu bulan. Keterbatasan kapasitas pengolahan menjadi kendala utama, di mana sampah organik yang masuk 50 ton per hari hanya mampu diolah sekitar 20 ton, sedangkan sampah campuran 110 ton hanya tertangani sekitar 40 ton.
Selain itu, perilaku masyarakat dan pelaku usaha masih menjadi tantangan. Sampah liar masih ditemukan di sejumlah titik, bahkan sebagian diduga berasal dari sektor usaha.
“Masih ada pelaku usaha yang belum mengelola sampahnya secara mandiri, padahal itu kewajiban. Paradigma harus berubah dari ‘ambil–angkut–buang’ menjadi ‘ambil–angkut–olah’,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap sektor usaha, khususnya hotel, restoran, dan kafe (Horeka), serta mendorong penggunaan teknologi pengolahan mandiri. Skema pengambilalihan layanan pengangkutan sampah juga tengah disiapkan guna mengatasi keterbatasan layanan dari pihak swasta.(den/ub)
