Menuju Bali Mandiri Energi, Gubernur Koster Percepat Pengembangan PLTS Bersama PLN

0
255
Pemprov Bali dan PLN memperkuat kerja sama pengembangan PLTS untuk mewujudkan Bali yang lebih mandiri energi, mengurangi ketergantungan BBM, dan mendukung pariwisata yang ramah lingkungan.
Pemprov Bali dan PLN memperkuat kerja sama pengembangan PLTS untuk mewujudkan Bali yang lebih mandiri energi, mengurangi ketergantungan BBM, dan mendukung pariwisata yang ramah lingkungan. Sumber foto : Humas Pemprov Bali/updatebali

UPDATEBALI.com, JEMBRANA – Pemerintah Provinsi Bali bersama PT PLN (Persero) memperkuat kerja sama untuk mempercepat pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan.

Salah satu langkah yang disiapkan yakni memanfaatkan lahan milik negara yang tidak produktif untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Selasa, 25 Agustus 2026.

Penandatanganan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Site Gilimanuk. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi Bali dari pembangkit berbahan bakar minyak menuju sumber energi yang lebih bersih dan berasal dari dalam negeri.

Agenda tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, serta sejumlah pejabat lainnya.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas peluncuran Program PLTS 100 GWp yang dinilai membuka momentum baru bagi percepatan kemandirian energi Bali.

“Mewakili Pemerintah dan masyarakat Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang telah meluncurkan kebijakan program PLTS 100 GWp di Provinsi Bali. Untuk diketahui, alokasi untuk Bali saat ini mencapai 1.000 GWp,” kata Koster.

Baca Juga:  Tebar Pengaruh TIK dan Pola Asuh Gen-Z, Mahasiswa Polstat STIS Lakukan PKL di Buleleng

Menurut Koster, konsep Bali Mandiri Energi dengan energi bersih sebenarnya telah menjadi kebijakan daerah sejak 2019. Hal tersebut dituangkan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih.

Namun, implementasinya tidak berjalan maksimal karena pandemi COVID-19 yang terjadi setelah kebijakan tersebut diterbitkan.

“Program ini sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2019 lalu, namun belum berjalan optimal, karena situasi saat itu kurang kondusif akibat ada pandemi COVID-19. Sekarang ada momentum yang tepat, Bapak Presiden RI telah meluncurkan program ini, sehingga akan segera bisa diwujudkan,” ujarnya.

Untuk mempercepat realisasi, Pemprov Bali akan membantu dari sisi penyediaan lahan. Pemerintah daerah akan mengidentifikasi dan mengoptimalkan lahan negara yang tidak produktif agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas energi terbarukan.

“Tugas kami di daerah ialah membebaskan lahan milik negara yang tidak produktif dan bisa difungsikan untuk memberikan manfaat banyak kepada masyarakat, terutama kebutuhan energi yang tertuang dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun yaitu Bali Mandiri Energi dengan Bali Energi Bersih,” katanya.

Baca Juga:  Sekretariat DPRD Provinsi Bali Raih Penghargaan Adhyasta Prajaniti 2024

Koster menilai pembangunan PLTS memiliki manfaat yang lebih luas dibandingkan sekadar memenuhi kebutuhan listrik. Penggunaan energi bersih juga dinilai penting untuk menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata internasional.

“Manfaat daripada PLTS ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan energi, tapi juga meningkatkan citra pariwisata Bali. Karena Bali merupakan daerah wisata utama dunia yang perlu didukung oleh ekosistem lingkungan yang bersih,” ucapnya.

Menurutnya, peningkatan penggunaan energi surya dapat mengurangi ketergantungan Bali terhadap bahan bakar minyak impor. Pada saat yang sama, penggunaan sumber energi domestik tersebut diharapkan dapat menekan biaya penyediaan energi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut kerja sama dengan Pemprov Bali menjadi bagian penting dalam mengubah struktur energi kelistrikan di Pulau Dewata.

“Dengan adanya program ini, sistem kelistrikan Bali bergeser yang tadinya ada faktor penggunaan BBM yang impor, digantikan dengan energi dari domestik. Dari energi mahal menjadi energi yang murah, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan,” kata Darmawan.

Darmawan mengatakan, pengembangan energi terbarukan tersebut juga selaras dengan visi Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih yang digagas Pemprov Bali. Menurutnya, ketersediaan energi hijau akan menjadi salah satu pendukung pertumbuhan pariwisata Bali.

Baca Juga:  TPID Bali Siaga Hadapi Lonjakan Kebutuhan Hari Raya, Sekda Dewa Indra Minta Pengawasan Diperketat

“Ini sejalan dari program Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster terkait Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih yang menjadi penopang pariwisata Bali. Agar pariwisata Bali bertumbuh berkembang dengan adanya energi hijau, yang jauh lebih handal, lebih bersih, dan lebih ekonomis,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan PLTS dalam skala besar membutuhkan dukungan lintas sektor. Salah satu faktor penting yang harus dipastikan adalah ketersediaan lahan untuk lokasi pembangkit.

“Untuk itu hari ini kami menandatangani program kerja sama. Akselerasi ini perlu kerja sama yang erat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan,” katanya.

Kesepakatan antara Pemprov Bali dan PLN tersebut diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan di Bali.

Selain memperkuat pasokan listrik, langkah ini diarahkan untuk mendukung kemandirian energi, mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor, serta memperkuat konsep pariwisata Bali yang berwawasan lingkungan.(yud/updatebali)