UPDATEBALI.com, DENPASAR – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali menyampaikan sejumlah pandangan kritis dan rekomendasi strategis dalam sidang paripurna terkait Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
Sidang tersebut digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi.
Ketua Fraksi Golkar, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka (Gung Cok), menegaskan bahwa perubahan APBD harus menjadi instrumen efektif untuk mendukung pembangunan Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Fraksi Golkar mendukung penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2025 yang telah mengakomodasi kebutuhan mendesak meski di tengah keterbatasan anggaran. Namun, kami akan terus mengawal pelaksanaannya agar anggaran benar-benar optimal untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya pada Senin 21 Juli 2025 saat Jumpa Pers di Kantor DPRD Bali.
Golkar mencatat realisasi pendapatan daerah hingga 20 Juni 2025 telah mencapai Rp2,77 triliun atau 45,96% dari target APBD induk sebesar Rp6 triliun. Dalam rancangan perubahan APBD 2025, target pendapatan ditingkatkan menjadi Rp6,5 triliun, naik 7,85% atau Rp473 miliar.
“Kami yakin dengan kerja keras Pemprov Bali, target ini dapat direalisasikan, termasuk pungutan wisatawan asing (PWA) sebesar Rp2,4 triliun yang diproyeksikan melampaui target,” kata Gung Cok.
Sementara itu, Drs. I Wayan Gunawan, MAP., menambahkan Fraksi Golkar juga menyoroti penurunan belanja modal sebesar Rp158,9 miliar (15,77%), yang dinilai bisa berdampak pada kapasitas pelayanan publik jangka panjang. Selain itu, laporan masyarakat mengenai pelanggaran tata ruang dan alih fungsi lahan hijau, sawah produktif, serta kawasan pertanian berkelanjutan dinilai masih masif terjadi.
“Maka dari itu, kami meminta Gubernur Bali tegas melindungi lahan hijau dan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar RTRW. Pemprov harus berani memberi sanksi tegas demi menjaga keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.
Golkar juga mendorong pemerintah memberikan stimulus bagi nelayan agar kasus kematian ikan di Danau Batur tidak terulang.
Fraksi Golkar menyoroti polemik di media sosial terkait kewenangan Majelis Desa Adat (MDA), khususnya pelantikan Bendesa Adat terpilih. Golkar mendesak Gubernur memperjelas batas kewenangan MDA sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019 agar tidak menimbulkan dampak sosial lebih luas.
Golkar mengapresiasi langkah cepat Pemprov Bali dan Kementerian PUPR dalam menangani kerusakan jalan nasional Denpasar–Gilimanuk yang amblas di Tabanan pada 22 Juni 2025. Namun, mereka meminta kajian menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
Selain itu, Golkar menilai banyak saluran irigasi di kawasan pariwisata seperti Badung yang rusak dan tidak berfungsi dengan baik, sehingga perlu segera diperbaiki melalui pengalokasian anggaran khusus.
Golkar juga menyoroti maraknya beras oplosan di pasaran, seperti yang dilaporkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Mereka mendesak Pemprov Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk melindungi konsumen.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta solusi terkait masih adanya siswa yang belum tertampung pasca-penutupan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Mereka mendorong skema agar semua siswa dapat diterima di sekolah tujuan.
Menanggapi Perpres Nomor 12 Tahun 2025 yang memasukkan proyek pembangunan Bali Utara ke RPJMN 2025–2026, Golkar meminta tanggapan Gubernur terkait langkah lanjutan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di Bali.
Fraksi Golkar mengapresiasi langkah Pemprov yang lebih realistis dalam perencanaan anggaran, terlihat dari penurunan defisit dari Rp799 miliar pada APBD induk menjadi Rp569 miliar pada APBD Perubahan 2025. Mereka mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan PAD, sekaligus mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Dengan serangkaian catatan tersebut, Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan APBD Perubahan agar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan pemerataan pembangunan di Bali.(den/ub)
