UPDATEBALI.com, DENPASAR — Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan keseriusannya dalam membangun Bali yang berkelanjutan dan mandiri melalui penguatan tata kelola fiskal, transisi energi bersih, dan pengembangan infrastruktur lintas wilayah.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-20 DPRD Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, saat memberikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap dua Raperda strategis pada Senin, 30 Juni 2025.
Kedua rancangan tersebut meliputi Raperda tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat yang dipimpin unsur pimpinan DPRD Bali tersebut, Gubernur menyampaikan terima kasih atas respons seluruh fraksi yang dinilai memberikan masukan penting dan membangun.
“Kami menerima pandangan fraksi sebagai bahan evaluasi sekaligus penajaman arah kebijakan daerah, khususnya dalam hal transparansi anggaran, optimalisasi pendapatan, dan pembangunan berbasis budaya,” kata Gubernur Koster.
RPJMD yang disusun, menurutnya, tidak hanya mencerminkan visi-misi kepala daerah terpilih untuk periode 2025–2030, tetapi juga telah terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN 2025–2029, RPJPD Semesta Berencana, hingga Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.
Penyusunan indikator dan target dilakukan secara realistis dan telah diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menjadi dasar penting agar program pembangunan bisa tepat sasaran dan terukur.
Menanggapi masukan fraksi mengenai pungutan wisatawan asing, Gubernur menjelaskan bahwa Pemprov Bali terus melakukan optimalisasi pemungutan sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2025. Dana tersebut dialokasikan untuk pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan peningkatan layanan pariwisata.
Hingga akhir Juni 2025, pungutan yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp168 miliar, dengan proyeksi tahunan menembus Rp340 miliar jika tren positif ini berlanjut. Upaya kolaboratif dengan pelaku industri perhotelan pun terus dikuatkan.
Gubernur Koster kembali menegaskan penolakannya terhadap ketergantungan pasokan listrik dari luar Bali. Ia mengungkapkan bahwa Bali membutuhkan kedaulatan energi, yang hanya bisa dicapai dengan membangun pembangkit sendiri di dalam pulau.
“Kalau masih mengandalkan kabel laut dari luar, Bali akan terus dalam posisi rawan. Kita butuh pembangkit di sini,” tegasnya.
Sejumlah proyek energi bersih telah masuk dalam perencanaan PLN, antara lain:
- Pembangunan PLTG di Pesanggaran (2026)
- Pembangkit listrik 450 MW di Gianyar (2027)
- Dua unit pembangkit 450 MW di Celukan Bawang
Selain itu, pengembangan PLTS atap, tenaga air, dan gelombang laut juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Bali Energi Bersih.
Gubernur menyambut baik pandangan fraksi yang menyoroti kontribusi BUMD. Menurutnya, Pemprov sedang mengkaji pendirian BUMD baru sekaligus menargetkan peningkatan produktivitas dan dividen BUMD eksisting agar dapat menjadi sumber PAD yang andal.
Sementara itu, untuk pembangunan infrastruktur, Gubernur menyampaikan skema kontribusi 10% dari realisasi Pendapatan Hotel dan Restoran (PHR) di Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar. Dana sekitar Rp1,38 triliun akan dialokasikan separuhnya untuk pembangunan jalan dan fasilitas publik lintas kabupaten (Sunset Road, Canggu, Underpass Jimbaran), serta sisanya untuk kabupaten lainnya yang masih tertinggal secara infrastruktur.
“Distribusi pembangunan harus adil. Wilayah yang menjadi pusat ekonomi wajib berbagi kontribusi bagi daerah yang tertinggal,” ujarnya.
Gubernur menutup penyampaiannya dengan ajakan kepada seluruh unsur legislatif, eksekutif, dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kesinambungan pembangunan Bali berbasis budaya, lingkungan, dan keadilan sosial.
“Kita jaga Bali dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpijak pada nilai budaya, dan berorientasi masa depan. RPJMD dan APBD adalah instrumen mewujudkan itu semua,” pungkasnya.(yud/ub)
