UPDATEBALI.com, JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas strategi penyelesaian permasalahan aset daerah serta peningkatan penerimaan pajak, Senin 10 November 2025, di Ruang Rapat Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI Nurul Iksan Al Huda, PIC Wilayah Bali Siswanto, Sekda Jembrana I Made Budiasa, serta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Jembrana.
Dalam arahannya, Bupati Kembang Hartawan menegaskan bahwa penataan aset dan penguatan pajak daerah merupakan dua aspek penting dalam membangun kemandirian fiskal daerah.
“Kami ingin memastikan seluruh aset pemerintah memiliki kepastian hukum dan dikelola dengan tertib. Optimalisasi pajak juga menjadi fokus agar pembangunan di Jembrana dapat berkelanjutan,” ujarnya.
Kembang juga mengapresiasi pendampingan yang diberikan KPK dalam memperbaiki tata kelola aset dan pajak. Ia menilai kerja sama ini bukan sekadar pembinaan, tetapi bagian dari upaya membangun pemerintahan daerah yang transparan dan bebas dari potensi penyimpangan.
Sementara itu, Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Iksan Al Huda, menjelaskan bahwa pihaknya terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi, sertifikasi, dan pemutakhiran data aset secara berkelanjutan.
“Seringkali permasalahan muncul akibat data aset yang belum terintegrasi antara pusat dan daerah. Melalui koordinasi seperti ini, kita berharap ada solusi yang konkret dan terukur,” ujarnya.
Selain menyoroti persoalan aset, rakor juga membahas rencana digitalisasi layanan pajak daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta transparansi penerimaan pendapatan daerah.
Bupati Kembang menutup pertemuan dengan menegaskan komitmen Pemkab Jembrana untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Kami ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel demi terwujudnya Jembrana yang maju dan sejahtera,” tegasnya.(yud/ub)
 membahas strategi penyelesaian permasalahan aset daerah){kind=link}