 Jembrana){kind=link}
UPDATEBALI.com, JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana memperkuat sinergi di bidang hukum dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis 19 Juni 2025 di Aula Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana.
Kolaborasi ini bertujuan mendukung tata kelola pemerintahan yang taat hukum, akuntabel, serta mencegah potensi pelanggaran sejak dini. Tiga ruang lingkup kerja sama meliputi bantuan hukum, pendapat hukum, dan tindakan hukum lainnya yang bersifat strategis dan konsultatif.
Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menyampaikan bahwa Kejari memiliki peran penting sebagai pendamping hukum bagi pemerintah daerah, khususnya dalam menafsirkan dan menerapkan regulasi yang terkadang menimbulkan interpretasi ganda.
“Pemkab Jembrana sangat membutuhkan peran Kejari sebagai mitra untuk memberikan pandangan hukum yang tepat. Ini sangat penting agar pelaksanaan program dan kebijakan berjalan sesuai dengan koridor hukum,” tegasnya.
Menurutnya, pendekatan preventif menjadi prioritas dalam membangun pemerintahan yang bersih dan profesional. Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi aparatur dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan.
“Kami ingin para pegawai tidak ragu dalam bertindak karena sudah memiliki mitra yang siap memberi pertimbangan hukum. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal,” imbuhnya.
Tak lupa, Bupati Kembang mengajak seluruh pihak menjaga semangat kebersamaan dalam membangun Jembrana. Ia berharap kerja sama ini membawa manfaat luas, khususnya dalam memperkuat fondasi hukum demi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana, Salomina Meyke Salima, menegaskan kesiapan institusinya untuk mendukung penuh roda pemerintahan daerah.
“Kami akan selalu hadir sebagai mitra strategis, bukan sebagai pihak yang menghakimi, tetapi memberi pendampingan agar jalannya pemerintahan tetap dalam koridor hukum,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa meski tidak berada dalam struktur keuangan daerah, Kejari tetap memiliki tanggung jawab moral sebagai bagian dari Forkopimda untuk menjaga integritas dan transparansi pemerintahan.(yud/ub)