 Provinsi Bali terus memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah){kind=link}
UPDATEBALI.com, JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana bersama Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali terus memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi sistem keuangan pemerintah.
Kolaborasi ini diwujudkan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Jembrana yang berlangsung di Kantor Bupati Jembrana, Senin 3 November 2025.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T., dan turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Butet Linda H. Panjaitan, serta jajaran Forkopimda, Sekda Jembrana Drs. I Made Budiasa, M.Si., dan perwakilan BPD Bali.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jembrana Patriana Krisna menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif BI Bali dalam mendukung penguatan ekonomi daerah. Ia menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memperkuat fondasi ekonomi Jembrana yang berdaya tahan dan inklusif.
“Sinergi antara TPID dan TP2DD menjadi kunci dalam menjaga kestabilan harga sekaligus mempercepat inovasi tata kelola keuangan berbasis digital,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, BI Bali memaparkan kondisi terkini inflasi di Provinsi Bali, termasuk langkah antisipatif menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Galungan dan Kuningan. Strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) menjadi fokus utama dalam upaya menjaga stabilitas pangan di Bali.
Sebagai salah satu daerah lumbung pangan di wilayah barat Bali, Jembrana berkontribusi signifikan terhadap pasokan beras dengan total luas panen 14,7 ribu hektare dan produksi mencapai 80 ribu ton sepanjang 2024. Kehadiran Rice Milling Unit (RMU) serta peran aktif Perumda Tribhuwana juga disebut menjadi faktor penting dalam menjaga rantai pasok beras serta mendukung ketersediaan pangan di Bali.
Selain pengendalian inflasi, HLM juga membahas strategi percepatan digitalisasi daerah. BI Bali bersama Pemkab Jembrana berkomitmen menyusun Roadmap TP2DD 2026–2030 yang mencakup penguatan sistem pembayaran digital pemerintah, pengembangan area digital, peningkatan literasi pembayaran non-tunai, hingga implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk efisiensi belanja daerah.
Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap ketahanan pangan, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada lima kelompok tani, yaitu Subak Sari Merta, Subak Sawe Rangsasa, Subak Pulukan, Subak Pangkung Jelepung I, dan Subak Penyaringan. Langkah ini diharapkan mampu menekan dampak alih fungsi lahan serta mendorong peningkatan produktivitas pertanian lokal.
Melalui kolaborasi berkelanjutan antara Pemkab Jembrana dan BI Bali, diharapkan upaya menjaga stabilitas harga, memperkuat sektor pertanian, dan mempercepat digitalisasi keuangan daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jembrana.(yan/ub)