UPDATEBALI.com, KLUNGKUNG – Bali mengambil langkah besar dalam agenda transisi energi dengan fokus pada Nusa Penida, sebuah pulau indah yang terletak di selatan Provinsi Bali.
Pada Rabu, 6 Maret 2024, Pemerintah Provinsi Bali bersama Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, yang terdiri dari Institute for Essential Services Reform (IESR), WRI Indonesia, New Energy Nexus Indonesia, dan CAST Foundation, mengumumkan upaya bersama untuk mencapai target Bali untuk emisi nol bersih (NZE) pada tahun 2045 dengan mengalihkan penggunaan energi fosil menjadi 100 persen energi terbarukan di Nusa Penida pada tahun 2030.
Nusa Penida, yang terletak di Kabupaten Klungkung, telah berkembang menjadi destinasi wisata yang populer di Bali. Namun, pertumbuhan ini diikuti oleh peningkatan permintaan energi. Saat ini, kebutuhan energi di Nusa Penida dipenuhi oleh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan surya (PLTS) dengan baterai, namun pemerintah bermaksud untuk mengubah sepenuhnya menjadi energi terbarukan.
Dalam sambutan yang disampaikan oleh I Dewa Gede Mahendra Putra, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Bali atas nama Pj. Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, diungkapkan bahwa pengembangan energi terbarukan haruslah sejalan dengan peta jalan ekonomi, untuk mewujudkan ekonomi hijau di Nusa Penida dan Bali secara keseluruhan.
“Peta Jalan Nusa Penida 100 Persen Energi Terbarukan yang diluncurkan oleh IESR bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali menandai langkah strategis dalam mencapai tujuan ini,” ungkapnya.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menjelaskan bahwa dengan bauran energi terbarukan yang telah mencapai 24 persen, Nusa Penida hanya perlu mengejar 76 persen hingga tahun 2030, dengan mempertimbangkan pertumbuhan permintaan listrik, kehandalan, dan biaya produksi.
Untuk mencapai target ini, IESR dan Center of Excellence Community-based Renewable Energy (CORE) Universitas Udayana telah merumuskan tiga tahap strategis. Tahap pertama, dari tahun 2024 hingga 2027, melibatkan penggantian PLTD pada siang hari dengan PLTS atap.
“Tahap kedua, dari tahun 2027 hingga 2029, melibatkan penempatan PLTD sebagai pembangkit cadangan, sementara tahap terakhir, dari tahun 2029 hingga 2030, melibatkan optimasi pembangkit energi terbarukan lainnya seperti biodiesel dan arus laut, serta pembangunan pumped hydro energy storage,” terangnya.
Alvin Putra Sisdwinugraha, Analis Sistem Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR, menjelaskan bahwa PLTS memiliki potensi teknis yang lebih besar dan lebih kompetitif secara biaya dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya, dengan potensi mencapai hingga 3,2 GW.
Untuk menjawab tantangan yang ada, termasuk regulasi yang belum optimal, investasi yang terbatas, dan sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, perlu dilakukan kajian lanjutan dan sinergi antara pemerintah Bali, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait.
“Dengan inisiatif ini, Nusa Penida bukan hanya akan menjadi contoh bagi Bali, tetapi juga bagi daerah lain di Indonesia dalam mewujudkan visi bersama untuk lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan,” tuturnya. (*/ub)
