Wartawan Diminta Jaga Independensi, Widminarko: Politik Praktis Berbenturan dengan Jurnalisme

0
252
Widminarko (84), tokoh pers senior dan jurnalis tiga zaman, mengingatkan wartawan untuk menjaga independensi dan menghindari politik praktis karena dapat menimbulkan konflik kepentingan serta merusak kepercayaan publik.
Widminarko (84), tokoh pers senior dan jurnalis tiga zaman, mengingatkan wartawan untuk menjaga independensi dan menghindari politik praktis karena dapat menimbulkan konflik kepentingan serta merusak kepercayaan publik. Sumber foto : Den/updatebali

UPDATEBALI.com, DENPASAR – Tokoh pers senior sekaligus jurnalis tiga zaman, Widminarko (84), mengingatkan wartawan agar menjaga independensi dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Pesan itu disampaikannya saat menjadi pemateri pada Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali melalui materi bertajuk “Sejarah, Fungsi Pers sebagai Pilar Demokrasi, dan Sejarah PWI” pada Kamis, 20 Agustus 2026 di Gedung PWI Bali, Denpasar.

Dalam paparannya, Widminarko mengulas perjalanan sejarah pers Indonesia, fungsi pers, peran pers sebagai pilar demokrasi, hingga sejarah berdirinya PWI sebagai organisasi profesi wartawan.

Menurutnya, independensi merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar dalam profesi jurnalistik karena wartawan dituntut berpihak pada fakta, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Baca Juga:  Polres Karawang Pastikan Usut Penculikan dan Penganiayaan Wartawan

“Sejatinya wartawan tidak aktif dalam kegiatan politik praktis. Kalau wartawan mengacu pada fakta, sedangkan politik praktis tergantung kepentingan kelompok, itu berbenturan,” ujar Widminarko.

Ia menilai keterlibatan wartawan dalam politik praktis berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap media.

Widminarko juga menyoroti fenomena pimpinan media yang merangkap sebagai pengurus partai politik. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membatasi jangkauan pembaca sekaligus menghambat perkembangan usaha media.

“Kalau ada koran yang ketua redaksinya menjadi ketua partai, saya yakin tidak akan berkembang. Pembacanya hanya kalangan terbatas, kecuali jika memang disubsidi besar-besaran,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa keberlangsungan bisnis media bergantung pada kepercayaan masyarakat yang dibangun melalui pelanggan, pengecer, dan pemasang iklan. Karena itu, media harus mampu menjaga jarak dari kepentingan politik maupun kepentingan pihak tertentu.

Baca Juga:  Polda Bali Persiapkan Langkah Strategis Jelang Pilkada 2024 untuk Jaga Kamtibmas

“Harus independen. Merangkap jabatan politik itu risikonya bisnis media tidak akan berkembang,” katanya.

Selain membahas independensi, Widminarko juga mengingatkan pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas jurnalistik. Menurutnya, setiap wartawan yang menghadiri suatu kegiatan harus mencatat poin-poin penting, termasuk hal-hal yang belum dipahami agar dapat dikonfirmasi kepada narasumber.

Ia menyebut wartawan harus membiasakan diri mendengar, membaca, menonton, dan mencatat sebelum mengolah informasi menjadi karya jurnalistik yang berbasis fakta.

Dalam materi sejarah organisasi pers, Widminarko menjelaskan bahwa PWI merupakan salah satu organisasi profesi wartawan yang memiliki peran penting dalam perkembangan pers nasional. Ia juga memperkenalkan sejumlah organisasi lain yang berkaitan dengan dunia pers, seperti Serikat Perusahaan Pers (SPS), Serikat Iklan Pers (SIP), dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I).

Baca Juga:  Tingkatkan Pelayanan Publik, Wabup Jembrana Sambut Baik Kehadiran Pengadilan Negeri di MPP

Widminarko turut mengulas perjalanan PWI di Bali, termasuk penyelenggaraan kongres pertama di Pulau Dewata yang saat itu masih berada di bawah naungan PWI Cabang Jember. Ia juga mengingatkan bahwa Gedung PWI Bali diresmikan pada 1988, bersamaan dengan kiprah Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) dalam mendukung perkembangan organisasi.

Melalui pemaparan tersebut, Widminarko berharap generasi wartawan yang kini memasuki dunia jurnalistik dapat memahami akar sejarah profesinya sekaligus memegang teguh etika dan independensi sebagai fondasi utama dalam menjalankan fungsi pers sebagai pilar demokrasi.(den/updatebali)