UPDATEBALI.com, DENPASAR – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menegaskan alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 tetap direncanakan sebesar 21 persen.
Angka tersebut melampaui batas minimal 20 persen yang diamanatkan undang-undang, meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal.
Hal itu disampaikan Giri Prasta saat menghadiri Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin, 26 Oktober 2026.
Giri Prasta menjelaskan, pandangan, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bahan pertimbangan penting bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam menyempurnakan rancangan anggaran. Menurutnya, pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar kebijakan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
“Masukan yang konstruktif ini merupakan salah satu pedoman bagi kita, sehingga ke depan keputusan yang diambil betul-betul menjadi keputusan pemerintah daerah, yaitu melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif,” jelas Giri Prasta.
Ia menambahkan, penyusunan RAPBD 2027 tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunan APBD dari Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah juga memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaan program pembangunan berjalan terukur dan bertanggung jawab.
Terkait postur anggaran, Pemprov Bali telah memperhitungkan proyeksi pendapatan, belanja, serta defisit yang direncanakan. Kondisi fiskal akan terus dicermati untuk menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan dan memastikan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan.
Giri Prasta juga menyebut kebutuhan pembangunan yang belum dapat terakomodasi secara optimal dalam APBD induk 2027 dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Perubahan APBD 2027. Namun, pemenuhannya tetap harus memperhatikan skala prioritas, regulasi, dan ketersediaan anggaran.
Menanggapi perhatian fraksi-fraksi DPRD terhadap penurunan alokasi anggaran pendidikan dalam rancangan APBD 2027, Giri Prasta menjelaskan bahwa kondisi tersebut antara lain dipengaruhi berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemprov Bali berkomitmen menjaga pemenuhan kebutuhan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran fungsi pendidikan tetap direncanakan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan penurunan anggaran yang dipasang di APBD induk Tahun 2027 ini, kami yakin dan percaya kita tidak keluar dari regulasi dan akan mencukupi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20 persen. Astungkara, di Bali sudah 21 persen, artinya sudah melebihi yang diamanatkan undang-undang,” ungkapnya.
Berdasarkan ketentuan yang disebutkan Giri Prasta, anggaran pendidikan minimal 20 persen menjadi acuan dalam penyusunan anggaran daerah. Pemprov Bali berupaya mempertahankan alokasi di atas batas tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Ia turut menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan alokasi anggaran agar keterbatasan fiskal tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Setiap program perlu disusun berdasarkan skala prioritas, efektivitas pelaksanaan, dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui pembahasan Raperda APBD Semesta Berencana 2027, Pemprov Bali berharap sinergi dengan DPRD semakin kuat dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Rancangan anggaran tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan Bali, mendukung sektor pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. (yud/updatebali)