spot_img
BerandaBaliSensus Ekonomi 2026 Disiapkan, Gubernur Koster Tegaskan Pentingnya Data BPS bagi Kebijakan

Sensus Ekonomi 2026 Disiapkan, Gubernur Koster Tegaskan Pentingnya Data BPS bagi Kebijakan

UPDATEBALI.comDENPASARGubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Jumat 6 Februari 2026.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan indikator sosial ekonomi Bali tahun 2025 sekaligus koordinasi persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi perencanaan pembangunan daerah.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster menekankan pentingnya pemanfaatan data statistik resmi sebagai rujukan utama penyusunan kebijakan dan program pembangunan, sehingga setiap intervensi pemerintah dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali.

“Data dari BPS ini sangat penting. Ini menjadi rujukan utama kita dalam merancang program pembangunan Bali agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan krama Bali,” tegas Gubernur Koster.

BPS Bali memaparkan sejumlah capaian positif sepanjang tahun 2025, di antaranya pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,82 persen (c-to-c), tertinggi dalam tujuh tahun terakhir serta melampaui pertumbuhan nasional yang mencapai 5,11 persen. Struktur ekonomi Bali masih didominasi sektor akomodasi dan makan minum, perdagangan, transportasi, konstruksi, serta industri pengolahan.

Baca Juga:  Untuk Krama Buleleng, Gubernur Koster Persembahkan Infrastruktur Berkualitas di HUT ke-421 Kota Singaraja

Kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2025 tercatat mencapai 6,94 juta kunjungan, melebihi periode sebelum pandemi, sementara perjalanan wisatawan nusantara meningkat hingga lebih dari 26,6 juta perjalanan.

Dari sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan Bali pada September 2025 tercatat sebesar 3,42 persen atau sekitar 160,09 ribu penduduk, menjadi angka terendah sejak penghitungan kemiskinan dilakukan pada 1996 sekaligus terendah secara nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga berada pada angka 1,45 persen pada November 2025, yang merupakan angka terendah di Indonesia. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali mencapai 80,53 dan menempatkan Bali pada peringkat kelima nasional.

Menindaklanjuti data tersebut, Gubernur Koster menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menggunakan data BPS sebagai dasar penyusunan kebijakan, termasuk dalam pemetaan kemiskinan dan penanganan pengangguran. Ia meminta dinas terkait bekerja bersama-sama melakukan pendataan rinci terhadap rumah tangga miskin agar program bantuan lebih terarah.

Baca Juga:  Dua Sanggar Buleleng Dapat Penghargaan dari Gubernur Koster, Seni Tradisi Kian Bergeliat

“Cari rumah tangga miskin yang masih tersisa ini, petakan secara detail. Kepala dinas sosial, PMD, dan perangkat daerah lain harus keroyokan. Target kita jelas, kemiskinan harus terus turun dan menuju nol di Bali,” ujarnya.

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja diminta memperkuat pemetaan pengangguran serta menyelenggarakan bursa kerja berskala besar untuk mempertemukan lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha.

Pemerintah Provinsi Bali juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program strategis “Satu Keluarga Satu Sarjana”, yang mulai berjalan sejak Agustus 2025 dengan target 1.450 mahasiswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan pembiayaan pendidikan penuh serta bantuan biaya hidup bulanan melalui kerja sama dengan puluhan perguruan tinggi di Bali.

Baca Juga:  Pujawali di Pura Dalem Pangsan, Bupati Bangga Krama Desa Adat Pangsan Bersatu

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas proyeksi demografi Bali hingga 2050 yang menunjukkan jumlah penduduk diperkirakan mencapai puncaknya sekitar tahun 2046 sebelum melambat. Menyikapi hal itu, Gubernur menjelaskan kebijakan Program Insentif Nyoman dan Ketut yang bertujuan menjaga keseimbangan demografi sekaligus melestarikan identitas budaya Bali, dengan pemberian dukungan kesehatan, pangan, pendidikan, hingga jaminan kuliah bagi keluarga kurang mampu.

BPS Bali juga memohon dukungan Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, termasuk dukungan sosialisasi, pencanangan tingkat provinsi, hingga keterlibatan pemerintah daerah dalam pendataan awal.

Gubernur Koster menyambut baik rencana tersebut dan menilai sensus ekonomi akan menjadi instrumen penting dalam memperkuat basis data pembangunan, terutama untuk pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru di Bali.(yud/ub)

BERITA TERKAIT
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments