UPDATEBALI.com, BANGLI – Pemerintah Kabupaten Bangli terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik, khususnya di sektor perlindungan sosial.
Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digelar di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, Kantor Bupati Bangli, Senin, 22 Juni 2026.
Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfosan), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bangli.
Sosialisasi ini diikuti ratusan peserta yang terdiri dari Kepala Dusun (Kadus), Kepala Lingkungan (Kepling), serta perangkat kewilayahan dari Kecamatan Bangli dan Kecamatan Susut.
Kepala Dinas Kominfosan Bangli, I Nyoman Murditha, dalam arahannya menekankan pentingnya peran aparatur kewilayahan dalam mendukung digitalisasi data sosial agar penyaluran bantuan dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Ia menjelaskan, Portal Perlinsos dikembangkan sebagai inovasi untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial melalui sistem pendataan dan verifikasi berbasis digital. Dengan sistem ini, data masyarakat diharapkan menjadi lebih valid, transparan, dan terintegrasi.
“Melalui tiga kali pelaksanaan sosialisasi ini, kami menargetkan seluruh agen yang berjumlah 589 orang dapat memperoleh pemahaman yang sama terkait penggunaan Portal Perlinsos, sehingga proses registrasi dan verifikasi data masyarakat dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi ini merupakan lanjutan dari program sebelumnya yang dirancang dalam beberapa tahap untuk menjangkau seluruh petugas pendataan di Kabupaten Bangli.
Selain penyampaian materi, peserta juga diberi ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai kendala di lapangan, khususnya terkait proses pendataan calon penerima bantuan sosial.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bangli berharap sinergi antara perangkat daerah, aparatur kewilayahan, dan agen pendataan semakin kuat dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial berbasis data digital yang lebih efektif dan akuntabel.
Upaya tersebut juga menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi.(yud/ub)
