UPDATEBALI.com, BADUNG – Provinsi Bali meraih prestasi gemilang dengan kembali menduduki peringkat sebagai daerah dengan angka prevalensi stunting terendah di Indonesia.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Inspektur Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ari Dwikora Tono, dalam Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Bali Tahun 2024, yang digelar di Harris Hotel Sunset Road, Kuta, Badung pada Kamis 28 Maret 2024 pagi.
Menurut Ari Dwikora, Provinsi Bali masih mempertahankan posisinya sebagai daerah dengan angka prevalensi stunting terendah di Indonesia. Pada tahun 2022, angka prevalensi stunting mencapai 8%, sedangkan pada tahun 2023, angka tersebut menurun menjadi 7,2%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 21,5% pada tahun 2023.
Untuk tahun 2024, Pemerintah menargetkan penurunan angka prevalensi stunting nasional menjadi 14%, sementara untuk Provinsi Bali, meskipun sudah meraih prestasi yang sangat baik, diharapkan angka tersebut dapat terus turun dengan target 6,15% pada tahun 2024.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyatakan optimisme Pemerintah Provinsi Bali dalam menekan angka prevalensi stunting di Bali menjadi lebih baik pada tahun 2024.
“Meskipun Bali telah menjadi yang terendah secara nasional dengan angka 7,2%, kami yakin bahwa angka tersebut masih bisa turun lebih rendah lagi. Dengan kerja keras dan kerjasama semua pihak, kami optimis angka tersebut bisa terus ditekan. Mari kita bersama-sama berupaya agar angka 7,2% dapat kita turunkan bahkan hingga nol,” ujar Dewa Made Indra.
Dewa Made Indra menekankan bahwa capaian penurunan prevalensi stunting di Provinsi Bali tidak lepas dari kerjasama semua komponen, baik masyarakat maupun pemerintah daerah yang memiliki komitmen kuat dalam melakukan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Bali.
Terkait dengan faktor kemiskinan ekstrem, Dewa Made Indra menegaskan bahwa prevalensi stunting tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan semata, seperti yang terjadi di Kabupaten Gianyar yang memiliki ekonomi relatif baik namun masih memiliki angka prevalensi stunting. Menurutnya, kurangnya edukasi mengenai gizi anak dari pranikah hingga usia 2 tahun menjadi faktor utama yang menyebabkan prevalensi stunting.
Pemerintah Provinsi Bali telah bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Bali untuk melakukan upaya penurunan prevalensi stunting dengan melibatkan desa adat, organisasi keagamaan, serta tokoh keagamaan. Upaya ini dimulai dari hulu, yaitu pada tingkat desa adat, di mana setiap Bendesa atau pemimpin adat diminta untuk melaporkan dan mengumpulkan pasangan muda-mudi yang akan menikah untuk mendapatkan edukasi pranikah dari tim pendamping BKKBN Provinsi Bali.
Dengan kerja keras dan kolaborasi yang solid, Pemerintah Provinsi Bali optimis dapat menjadikan Bali sebagai contoh dalam penurunan angka prevalensi stunting tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional.(yud/ub)