UPDATEBALI.com, DENPASAR — Upaya memperkuat pengawasan terhadap tata ruang dan perizinan di Bali kembali ditegaskan melalui audiensi antara Polda Bali dan Panitia Khusus (Pansus) TRAP DPRD Bali yang digelar di Mapolda Bali, Denpasar, Selasa 14 April 2026.
Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya beserta jajaran.
Audiensi ini dipimpin Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Anak Agung Bagus Tri Candra Arka, Wakil Sekretaris Dr Somvir, serta anggota Gede Harja Astawa. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah penguatan koordinasi dalam mengawal isu strategis pembangunan di Bali.
Dalam kesempatan itu, Ketua Pansus TRAP menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan tata ruang, aset, dan perizinan di Bali, termasuk turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil pembangunan yang berkembang pesat.
Ia menekankan bahwa arah pembangunan Bali harus tetap mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan, baik di tingkat daerah maupun nasional, guna memastikan keseimbangan antara pembangunan, lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
Sejumlah regulasi menjadi rujukan dalam pembahasan tersebut, termasuk ketentuan terkait rencana tata ruang wilayah, pengendalian alih fungsi lahan, serta arah pembangunan pariwisata berbasis budaya dan berkelanjutan.
Pansus TRAP juga menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan aturan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan ruang maupun pemberian izin pembangunan di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, pihak kepolisian menyatakan komitmennya untuk mendukung pengawasan tata ruang dan perizinan di Bali. Kapolda Bali menegaskan bahwa pihaknya siap bersinergi dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta mendukung kebijakan pembangunan daerah.
Polda Bali juga telah mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mendukung pengawasan aktivitas di wilayah Bali, termasuk pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan beraktivitas di Pulau Dewata.
Kapolda Bali menekankan bahwa pengawasan ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas daerah, terutama di tengah tingginya mobilitas global yang masuk ke Bali.
“Polda Bali siap bersinergi dalam mendukung pengawasan tata ruang, aset, dan perizinan agar tetap tertib dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Pertemuan ini juga menjadi momentum penguatan koordinasi antara lembaga legislatif daerah dan aparat penegak hukum dalam memastikan pembangunan Bali tetap berada pada koridor aturan yang berlaku.
Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan pengelolaan tata ruang dan perizinan di Bali dapat berjalan lebih terarah, tertib, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Pulau Dewata.(den/ub)
