UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 5,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang sebesar 5,11% (yoy), serta meningkat dibandingkan triwulan IV 2023 yang tercatat 5,86% (yoy).
Penyumbang utama pertumbuhan masih didominasi sektor terkait pariwisata, dengan sektor akomodasi, makan dan minum tumbuh dua digit sebesar 13,03% (yoy) dan sektor transportasi tumbuh sebesar 7,28% (yoy).
Meskipun demikian, pengembangan pariwisata yang masif dan tidak terkelola dengan baik berpotensi mengancam kesinambungan perekonomian, meningkatkan kesenjangan antar daerah, dan mengubah aspek sosial masyarakat serta nilai-nilai adat dan tradisi budaya Bali.
Untuk mengatasi hal ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama pemangku kepentingan sektor pariwisata Bali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Mendorong Implementasi Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Bali” pada 28 Mei 2024.
FGD tersebut dihadiri oleh seluruh Dinas Pariwisata provinsi dan kota/kabupaten di Bali serta asosiasi terkait seperti Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Bali Hotel Association (BHA), Bali Villa Association (BVA), dan Perumda Kerthi Bali Santhi.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali, Diah Utari mengatakan, tujuan utama penyelenggaraan FGD adalah untuk mengidentifikasi tantangan pariwisata di Bali dan menetapkan prioritas yang akan diselesaikan secara bertahap melalui sinergi berbagai stakeholder.
Bank Indonesia dan pemangku kepentingan pariwisata Bali mengidentifikasi tiga kelompok besar tantangan dalam mewujudkan pariwisata berkualitas di Bali, yaitu:
1. Aspek kualitas mencakup keamanan destinasi dan atraksi wisata.
2. Regulasi termasuk sinkronisasi peraturan, legalitas usaha, dan tata kelola.
3. Sinergi dan kolaborasi.
Aspek kualitas mencakup jaminan keamanan bagi wisatawan dan kenyamanan bagi masyarakat lokal, ketersediaan transportasi publik, pengelolaan sampah, daya dukung Daerah Tujuan Wisata (DTW), keterbatasan infrastruktur, dan aksesibilitas. Tantangan dalam aspek regulasi termasuk optimalisasi pelaksanaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) dan pemanfaatan dana PWA, pengurusan legalitas usaha, dan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah.
“Bank Indonesia dan pemangku kepentingan memandang pentingnya sinergi dan kolaborasi antar otoritas dan pihak terkait, mengingat kompleksnya tantangan yang ada. Oleh karena itu, disepakati adanya pembahasan reguler oleh Bank Indonesia dan seluruh Dinas Pariwisata provinsi dan kota/kabupaten di Bali serta asosiasi terkait untuk menghasilkan solusi yang efektif,” ungkapnya.
Prioritas permasalahan utama pariwisata yang memerlukan penanganan bersama meliputi:
1. Sinergi perizinan investasi pusat dan daerah serta legalitas izin pelaku usaha.
2. Jaminan keamanan dan kelayakan DTW.
3. Optimalisasi PWA dan pemanfaatannya.
4. Infrastruktur akses dan kelestarian lingkungan.
Berbagai usulan solusi terhadap permasalahan pariwisata akan diajukan sebagai rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah guna mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.(yan/ub)
, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional){kind=link}