UPDATEBALI.com, DENPASAR – Duta Program Strategis Bali Pengolahan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Palemahan Kedas (PADAS), Ny. Putri Koster, menekankan bahwa penanganan sampah harus dimulai dari sumber, dengan kepala desa sebagai komandan utama.
Hal itu disampaikan dalam rapat Tim Percepatan PSBS yang digelar di Ruang Rapat Sad Kerthi, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Denpasar, Kamis, 2 Oktober 2025.
“Sebagai duta aksi, tugas saya adalah melakukan sosialisasi. Kepala desa yang mengorganisir masyarakat, pura, pasar, maupun sekolah untuk mengelola sampah dengan baik,” ujar Ny. Putri Koster.
Ia menegaskan dua langkah pokok dalam pengelolaan, yakni pemisahan sampah organik dan anorganik. Di perkotaan, sampah organik bisa diolah melalui teba modern atau komposter, sementara di desa masih dapat menggunakan teba tradisional.
Sampah organik basah juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Adapun sampah anorganik menjadi tanggung jawab pemerintah melalui fasilitas TPS3R.
“Masyarakat cukup memisahkan sampah, selanjutnya pemerintah memfasilitasi. TPS3R menerima sampah 3R (reuse, recycle, dan residu), sementara residu ditangani melalui TPST,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ny. Putri Koster mengingatkan pentingnya pemilihan teknologi yang tepat untuk pengolahan residu. Ia menilai langkah tersebut tidak boleh terburu-buru demi mengejar target semata.
“Kita tidak ingin justru menghadirkan masalah baru, misalnya dengan penggunaan insinerator yang masih menuai pro dan kontra. Kita harus hati-hati,” tambahnya.
Koordinator Percepatan PSBS, Luh Riniti, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa prinsip utama pengelolaan adalah mengurangi sampah dari hulu.
Menurutnya, bukan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ditutup, melainkan praktik open dumping yang diubah menjadi controlled landfill. Saat ini, sembilan kabupaten/kota di Bali sudah mengarah pada sistem tersebut.
“Kuncinya ada pada pemisahan dari sumber,” tegasnya.
Ny. Putri Koster menargetkan pada 2026 sosialisasi dan sidak lapangan akan terus digencarkan, dengan harapan pada 2030 masyarakat Bali memiliki sistem baru yang lebih baik dalam mengelola sampah.
“Gerakan Bali Bersih adalah gerakan kita bersama. Jika sistem ini berjalan konsisten, Bali bisa menjadi provinsi pertama di Indonesia yang bebas dari masalah sampah,” pungkasnya.
Rapat ini juga membahas capaian sosialisasi pemilahan dan pengolahan sampah yang telah dilakukan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali.(yud/ub)