UPDATEBALI.com, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat, 3 Oktober 2025.
Pertemuan ini membahas penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), kawasan kumuh, hingga desain perumahan perkotaan dan perdesaan Bali agar selaras dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster melaporkan kondisi Bali pasca-banjir besar yang dipicu badai equatorial Rossby dengan curah hujan tertinggi dalam 70 tahun.
Bantuan telah disalurkan, mulai dari santunan Rp15 juta per kepala keluarga terdampak, ganti rugi pedagang Pasar Badung sebesar Rp3,4 miliar, hingga bantuan Rp1 miliar lebih bagi warga Tabanan dan Jembrana.
“Semua rumah rusak sudah tertangani, jalan dan jembatan dalam tahap perbaikan. Ke depan kami akan audit empat sungai besar untuk reboisasi serta penataan ulang. Mitigasi bencana harus lebih kuat,” tegas Koster.
Terkait perumahan, Koster menyebut terdapat 33.086 RTLH di Bali, terbanyak di Kabupaten Karangasem. Pemerintah menargetkan penyelesaiannya pada 2029 melalui kolaborasi APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, CSR, serta gotong royong ASN.
“APBN akan membantu lebih dari 12 ribu unit, sementara provinsi menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi enam daerah dengan fiskal lemah,” jelasnya.
Dalam paparannya, Koster menekankan keunggulan Bali yang memiliki desa adat kuat, tingkat ekonomi di atas rata-rata nasional, kemiskinan dan pengangguran terendah, IPM peringkat lima nasional, serta angka harapan hidup tertinggi di Indonesia.
Namun, ia juga menyoroti masalah kesenjangan fiskal antarwilayah, alih fungsi lahan 700 hektar per tahun, kemacetan, dan sampah akibat tingginya arus wisatawan.
“Pariwisata menyumbang 66 persen perekonomian Bali, tetapi sangat rentan terhadap bencana. Kami merancang transformasi ekonomi agar Bali tetap tangguh dengan atau tanpa pariwisata,” tambahnya.
Sementara itu, Wamen Fahri Hamzah menegaskan Bali sebagai jantung pertumbuhan nasional dan etalase Indonesia di mata dunia. Ia menyebut desain perumahan di Bali harus modern, terintegrasi, dan tetap menghormati budaya lokal.
“Industri pariwisata paling distributif dan demokratis karena langsung menyebarkan kesejahteraan. Bali dengan 6,5 juta wisatawan asing adalah wajah Indonesia. Maka kawasan permukimannya harus berstandar internasional,” ujarnya.
Fahri menambahkan, kementerian menargetkan renovasi 400 ribu rumah di seluruh Indonesia dan mendorong hingga 1 juta unit.
Untuk Bali, fokus diarahkan pada penghapusan RTLH mulai tahun depan, termasuk penataan kawasan kumuh seluas 12 km² di pesisir dan bantaran sungai.
“Kawasan pesisir Bali harus kita jadikan bercahaya seperti Maldives, menjadi kampung nelayan modern yang higienis dan ramah wisata,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya perumahan bersusun di perkotaan agar tidak lagi memakan lahan subur.
“Bali punya aturan budaya terkait batas ketinggian bangunan yang harus dihormati, namun konsep rumah bersusun dua hingga tiga lantai dapat diadaptasikan sebagai perumahan subsidi,” tegasnya.
Menutup pertemuan, Gubernur Koster menyatakan bahwa konsep Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun akan menjadi pedoman jangka panjang, termasuk pengendalian alih fungsi lahan, jumlah wisatawan asing, serta konsolidasi lahan di kawasan padat penduduk.
“Jika alokasi perumahan ditambah pada 2026, kami optimistis RTLH di Karangasem, Gianyar, Jembrana, dan Bangli bisa lebih cepat terselesaikan. Bali harus menjadi wajah terbaik Indonesia,” pungkasnya.(yud/ub)
