 Buleleng kembali menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengelolaan keuangan yang transparan){kind=link}
UPDATEBALI.com, DENPASAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng kembali menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Tak hanya itu, dalam laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 ini, jumlah catatan atau temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali tercatat paling sedikit sepanjang sejarah pemeriksaan atas laporan keuangan daerah Buleleng.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali, Kamis 5 Juni 2025, dan diterima langsung oleh Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya atas pencapaian ini.
“Ini adalah hasil kerja kolektif dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Buleleng, terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang secara konsisten menjaga kualitas pelaporan keuangan,” ungkap Bupati Sutjidra.
Bupati yang juga berlatar belakang dokter ini mengungkapkan bahwa minimnya catatan dari BPK merupakan sinyal positif dari meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas keuangan di Pemkab Buleleng.
“Sedikitnya catatan yang diberikan BPK menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah kita semakin solid. Ini pencapaian yang sangat membanggakan,” tegasnya.
Ia pun menyampaikan penghargaan khusus kepada Sekretaris Daerah dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam memastikan prosedur berjalan sesuai aturan, data keuangan akurat, dan dokumen yang dilaporkan lengkap.
“Peran mereka sangat krusial dalam menjaga standar pelaporan. Ini bukan kerja satu atau dua orang, tapi kolaborasi lintas sektor di Pemkab Buleleng,” tambahnya.
Meskipun sudah berhasil mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut, Bupati Sutjidra menegaskan bahwa upaya peningkatan mutu pelaporan tetap harus menjadi prioritas. Ia menekankan pentingnya evaluasi dan pembenahan berkelanjutan agar kualitas tata kelola keuangan daerah bisa terus ditingkatkan.
“Target kita bukan hanya mempertahankan capaian, tapi juga terus memperbaiki kualitasnya. Ini penting agar pelaksanaan pembangunan bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Sutjidra.
Dengan capaian WTP yang konsisten dan jumlah temuan audit yang sangat minim, Pemkab Buleleng menunjukkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Bali. Capaian ini juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik serta menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan layanan dan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Buleleng.(adv/ub)