updatebali.com/, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) guna menciptakan pembangunan daerah yang lebih adil dan inklusif. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender Tahun 2026 yang digelar di Kantor Bupati Buleleng, Senin 18 Mei 2026.
Rapat koordinasi itu melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait sebagai langkah memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penerapan strategi pembangunan responsif gender di Kabupaten Buleleng.
Sambutan Ketua Pokja PUG Kabupaten Buleleng yang dibacakan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Arya Gede Mataram menyebutkan bahwa Pemkab Buleleng telah memiliki komitmen kuat dalam percepatan pelaksanaan PUG melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
“Pengarusutamaan gender tidak dapat dilaksanakan secara parsial, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar pembangunan yang dijalankan benar-benar mampu memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat,” ujar Arya Gede Mataram membacakan sambutan Ketua Pokja PUG Kabupaten Buleleng.
Ia menegaskan, keberhasilan pelaksanaan PUG memerlukan sinergi semua pihak, baik pemerintah maupun nonpemerintah, melalui komitmen bersama serta perencanaan yang terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Putu Agustini yang membacakan sambutan Kepala Dinas Sosial P3A menjelaskan bahwa penguatan Pokja PUG merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Dalam forum tersebut turut dipaparkan capaian Analisis Anggaran Responsif Gender (ARG) tahun 2025. Dari seluruh OPD di Kabupaten Buleleng, implementasi anggaran responsif gender tercatat masih berada di angka 6 persen.
“Anggaran responsif gender harus terus diperkuat di setiap OPD agar kebijakan dan program pembangunan dapat menjawab kebutuhan laki-laki maupun perempuan secara setara,” ungkapnya
Penguatan Pokja PUG diarahkan untuk mempertegas komitmen anggota kelompok kerja sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan implementasi pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber seperti Agung Rai Kartini, Nyoman Andika Triadhi, serta I Nyoman Widiartha Mahajaya yang memaparkan strategi penguatan PUG dalam pembangunan daerah.(adv/gb)
