UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong optimalisasi Program Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada wisatawan mancanegara yang telah berpartisipasi membayar pungutan tersebut.
Ucapan terima kasih itu disampaikan melalui peluncuran konten video dan grafis yang digelar di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Sabtu 16 Mei 2026. Materi kampanye tersebut selanjutnya akan disebarluaskan melalui berbagai platform digital dan media massa.
Dalam pemaparannya, Koster menjelaskan bahwa kebijakan PWA mulai diberlakukan sejak 14 Februari 2024. Hingga akhir tahun 2024, sebanyak 2,1 juta wisatawan asing tercatat telah melakukan pembayaran dengan total kontribusi mencapai Rp318 miliar.
“Kalau dipersentasekan, jumlah yang membayar PWA di tahun 2024 mencapai 32 persen dari total kunjungan Wisatawan Asing yang tahun itu mencapai 6,3 juta orang,” ujar dia.
Pemprov Bali kemudian melakukan penyesuaian regulasi pada 2025 melalui revisi Perda dan Pergub guna memperluas keterlibatan pelaku industri pariwisata dalam pelaksanaan PWA. Langkah tersebut dinilai berdampak pada peningkatan jumlah pembayaran wisatawan asing.
Pada 2025, jumlah wisatawan yang membayar PWA naik menjadi 2,4 juta orang atau sekitar 34 persen dari total kunjungan wisatawan asing yang mencapai 7 juta orang. Dari jumlah tersebut, kontribusi yang terkumpul mencapai Rp369 miliar.
“Total kontribusi yang masuk sebesar Rp. 369 miliar. Dan yang sangat menggembirakan, 96 persen dibayar sebelum wisatawan terbang ke Bali,” imbuhnya.
Koster menegaskan bahwa seluruh proses pembayaran PWA dilakukan secara daring sehingga tidak melibatkan transaksi tunai maupun interaksi langsung.
“Tidak ada pembayaran cash, tak ada interaksi antar orang. Jadi saya pastikan tak mungkin ada penyelewengan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dana hasil pungutan langsung masuk ke rekening Pemerintah Provinsi Bali melalui BPD Bali sebelum disalurkan ke kas daerah. Dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mendukung pelestarian budaya Bali, perlindungan lingkungan, serta pembangunan infrastruktur penunjang sektor pariwisata.
Selain telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, program ini juga mendapat perhatian dari Kejaksaan Agung RI melalui Jamintel yang memberikan rekomendasi penguatan implementasi program.
“Kita juga mendapat dukungan Jamintel, rekomendasinya agar pungutan ini bisa dioptimalkan. Dipastikan tak ada penyelewengan, hanya saja belum optimal,” urainya.
Pemprov Bali juga terus memperkuat kerja sama lintas lembaga guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan PWA, termasuk melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.
“Kami telah menandatangani MoU dengan Kementarian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, sekarang masuk proses perjanjian kerjasama. Pada intinya, Kementerian Imigrasi sangat mendukung program ini dan akan memfasilitasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.
Selain itu, Pemprov Bali akan menggelar pertemuan dengan perwakilan 34 negara sahabat pada 21 Mei 2026 mendatang. Pemerintah daerah juga menggandeng berbagai maskapai internasional dan platform perjalanan digital seperti Trip.com, Traveloka, Agoda, dan Booking.com guna memperluas sosialisasi kebijakan PWA kepada wisatawan mancanegara.
Menurut Koster, optimalisasi PWA diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus menjadi fondasi pengembangan pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Walaupun belum optimal, tapi ini adalah terobosan luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada dan menjadi sumber PAD yang baru,” pungkas Gubernur Bali asal Desa Sembiran Buleleng.(yud/ub)
 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah){kind=link}