UPDATEBALI.com, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mengakselerasi penerapan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
Upaya tersebut diperkuat melalui kegiatan sosialisasi implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada Katalog Elektronik (E-Katalog) Versi 6 yang diselenggarakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng di Ruang Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Senin 25 Mei 2026.
Sosialisasi tersebut diikuti oleh perwakilan perangkat daerah sebagai bagian dari persiapan menghadapi sistem pengadaan yang semakin terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Melalui kegiatan ini, seluruh OPD diharapkan memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme transaksi digital dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Kepala Bagian PBJ Setda Buleleng, I Made Suwitra Yadnya, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut difokuskan untuk memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan mengenai penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) atau KKI dalam mendukung pelaksanaan pengadaan secara elektronik.
“Tujuan dari diselenggarakannya sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) atau KKI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan, penggunaan KKI merupakan salah satu langkah strategis dalam mendorong digitalisasi layanan pemerintahan, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa. Dengan sistem pembayaran non tunai yang terhubung secara digital, proses administrasi keuangan dapat berlangsung lebih cepat sekaligus meningkatkan akurasi dan transparansi penggunaan anggaran.
Penerapan sistem tersebut juga diharapkan mampu mempercepat proses transaksi pengadaan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain lebih efisien, mekanisme digital dinilai dapat meningkatkan keamanan transaksi serta mengurangi risiko kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai bagian dari penguatan ekosistem digital, Pemerintah Kabupaten Buleleng turut menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali serta sejumlah marketplace lokal. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi implementasi E-Katalog Versi 6 sekaligus memperluas akses layanan pengadaan berbasis elektronik.
Kehadiran marketplace lokal dalam sistem pengadaan pemerintah juga memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Buleleng untuk terlibat sebagai penyedia barang dan jasa.
Dengan demikian, belanja pemerintah daerah tidak hanya berjalan lebih transparan dan efisien, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan partisipasi pelaku usaha daerah.(adv/ub)
