UPDATEBALI.com, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong peningkatan frekuensi pengiriman logistik ke Nusa Penida sebagai upaya menekan disparitas harga bahan pokok antara wilayah daratan Kabupaten Klungkung dan kepulauan.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat tindak lanjut persetujuan lintas pelayaran Padangbai–Nusa Penida di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Senin 15 Juni 2026. Rapat tersebut membahas berbagai langkah strategis guna memperkuat distribusi barang dan meningkatkan pelayanan transportasi laut menuju Nusa Penida.
Menurut Gubernur Koster, keterbatasan jumlah pelayaran selama ini berdampak terhadap pasokan barang dan menyebabkan harga kebutuhan pokok di Nusa Penida lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan Klungkung.
Untuk itu, ia meminta Dinas Perhubungan bersama Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan uji coba penambahan jadwal pelayaran dari dua kali menjadi tiga kali setiap hari.
“Jika penambahan trip ini berhasil dilakukan, maka ke depan perbedaan harga antara Klungkung daratan dengan Nusa Penida tidak akan terjadi lagi, karena pasokan lancar dan stoknya juga menjadi aman, sekalipun akan terjadi penambahan subsidi dari dua (2) kali sebesar 1,4 M menjadi tiga (3) kali sebesar 2,1 M”, tegas Gubernur Koster.
Ia menambahkan, dengan status layanan perintis, distribusi barang menuju Nusa Penida idealnya dapat dilakukan sebanyak tiga hingga empat kali dalam sehari.
Sementara itu, Bupati Klungkung I Made Satria menjelaskan bahwa perbedaan harga selama ini dipengaruhi keterbatasan stok dan antrean pengiriman akibat minimnya frekuensi pelayaran. Karena itu, diperlukan regulasi baru yang memungkinkan distribusi logistik dilakukan lebih intensif.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Kadek Mudarta memaparkan hasil kajian Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Bali yang menunjukkan bahwa lintasan Padangbai–Nusa Penida saat ini belum layak dioperasikan secara komersial berdasarkan tingkat keterisian penumpang dan struktur tarif yang berlaku.
Selain itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Sarana Prasarana ASDP Ditjen Perhubungan Darat juga menegaskan bahwa dalam satu lintasan pelayaran tidak diperbolehkan adanya dua skema layanan sekaligus, yakni perintis dan komersial.
Pemerintah pun menyiapkan langkah transisi secara bertahap melalui penyesuaian tarif serta evaluasi layanan selama enam bulan. Jika tingkat keterisian kapal konsisten di atas 60 persen dan pendapatan operasional menunjukkan hasil positif, maka proses menuju layanan komersial dapat dilakukan.
Tahapan berikutnya meliputi pembentukan badan usaha atau kerja sama pengelolaan KMP Nusa Jaya Abadi, penghentian subsidi, penetapan lintasan komersial, hingga penambahan armada untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal.(yud/ub)
