UPDATEBALI.com, BULELENG — Transformasi pengelolaan keuangan berbasis digital yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng berbuah manis.
Menjelang akhir tahun 2025, Pemkab Buleleng menorehkan prestasi nasional dengan meraih peringkat terbaik I dalam kategori Program Unggulan Layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada ajang penghargaan digitalisasi keuangan daerah yang digagas Kementerian Koordinator Perekonomian RI.
Penghargaan berupa piala dan sertifikat tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah Buleleng Gede Suyasa kepada Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra di Rumah Jabatan Bupati, Rabu 10 Desember 2025.
Pengakuan nasional ini menjadi yang pertama bagi Kabupaten Buleleng pada kategori tersebut, sekaligus mempertegas konsistensi daerah dalam membangun ekosistem keuangan digital yang modern dan akuntabel.
Bupati Sutjidra menilai raihan tersebut sebagai indikator konkret bahwa sistem keuangan digital di Buleleng telah berjalan efektif. Ia menegaskan, capaian ini tidak lepas dari perjalanan panjang yang telah ditempuh, termasuk keberhasilan meraih TP2DD Award selama tiga tahun berturut-turut sebagai kabupaten terbaik di wilayah Jawa–Bali.
“Penghargaan ini menjadi penanda bahwa tata kelola keuangan daerah kita semakin transparan, terintegrasi, dan dipercaya di tingkat nasional. Ini adalah hasil kerja kolektif, bukan pencapaian yang instan,” ujar Sutjidra.
Menurutnya, pembangunan fondasi digital telah dilakukan secara bertahap melalui penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, serta penyempurnaan sistem kerja berbasis elektronik di seluruh perangkat daerah. Proses tersebut akhirnya berbuah pengakuan pada level yang lebih tinggi, yakni dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Sekda Buleleng Gede Suyasa menjelaskan bahwa inovasi digitalisasi keuangan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Saat ini, sistem administrasi keuangan daerah telah terintegrasi antara SIPD, Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta SP2D online, sehingga proses transaksi internal pemerintahan menjadi lebih cepat dan transparan.
“Seluruh proses keuangan kini terhubung dalam satu ekosistem. Integrasi ini meminimalkan prosedur manual dan mempercepat pelayanan,” jelas Suyasa.
Ia menambahkan, sebelum integrasi diterapkan, proses penganggaran hingga pertanggungjawaban keuangan kerap memerlukan waktu panjang. Dengan sistem terpadu, alur kerja kini dapat dipangkas menjadi lebih efisien, sekaligus meningkatkan akurasi data dan pengendalian anggaran.
Capaian ini diharapkan menjadi pemacu bagi Pemkab Buleleng untuk terus mengembangkan layanan digital pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(adv/ub)
