UPDATEBALI.com, BANGLI – Pemerintah Kabupaten Bangli terus mendorong penguatan standar kesehatan bagi pelaku usaha berbasis risiko, khususnya di sektor pariwisata dan pangan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Optimalisasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam Upaya Menjaga Standar Kesehatan pada Pelaku Usaha Berbasis Risiko” yang digelar di Gedung Bukti Mukthi Bakthi, Kantor Bupati Bangli, Selasa, 24 Februari 2026.
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli itu dihadiri Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, jajaran Forkopimda, serta puluhan pelaku usaha.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli, I Dewa Gede Oka Darsana, menjelaskan bahwa fungsi Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) kini tidak lagi terbatas pada pemeriksaan orang sakit, tetapi telah bertransformasi menjadi garda terdepan dalam pengawasan kualitas lingkungan dan keamanan pangan.
“Saat ini tercatat ada 68 pelaku usaha berbasis risiko di Bangli. Fungsi laboratorium kami kedepankan sebagai aspek preventif (pencegahan) agar tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di tempat usaha maupun destinasi wisata,” ujarnya.
Ia menegaskan, hasil uji laboratorium bukan untuk menghakimi pelaku usaha, melainkan sebagai instrumen intervensi dini guna mencegah potensi risiko kesehatan. Fasilitas Labkesmas Bangli juga diklaim sebagai salah satu yang terbaik di Bali, baik dari sisi infrastruktur maupun kelengkapan peralatan.
Sementara itu, Wakil Bupati I Wayan Diar mengapresiasi langkah strategis tersebut. Menurutnya, di era modern, kepercayaan wisatawan tidak hanya bertumpu pada keindahan destinasi, tetapi juga pada rasa aman serta standar higienitas yang terjamin.
“Wisatawan ingin memastikan bahwa apa yang mereka makan dan tempat mereka menginap memenuhi standar kesehatan ketat. Sektor pangan dan akomodasi adalah usaha berbasis risiko yang bersentuhan langsung dengan keselamatan manusia,” tegasnya.
Wabup menekankan pentingnya kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai jaminan bagi konsumen.
Ia memaparkan tiga alasan utama pelaku usaha memanfaatkan layanan Labkesmas Bangli, yakni akurasi dan standar nasional karena telah terakreditasi melakukan pengujian kualitas air, pangan, lingkungan hingga klinis; kepastian hukum karena hasil uji menjadi rujukan utama penerbitan SLHS; serta penguatan sinergi ekonomi lokal melalui pemanfaatan fasilitas milik daerah.
“Saya ingin Bangli dikenal sebagai barometer pariwisata: Indah dipandang, Aman dikunjungi, dan Unggul secara Higienis,” tambahnya.
Forum tersebut juga diisi dengan penandatanganan dokumen kesepakatan oleh perwakilan pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri Bangli, dan peserta FKP sebagai bentuk komitmen bersama.
Sejumlah materi strategis turut dipaparkan, mulai dari kebijakan perizinan berusaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pendampingan kepatuhan oleh Kejaksaan Negeri Bangli, hingga standar baku mutu air dan pelayanan Labkesmas.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, asosiasi profesi, serta akademisi guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Bangli.(yud/ub)
