UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat mengikuti Presentasi Validasi Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri secara daring dari Kantor Wali Kota Denpasar, Kamis 18 Juni 2026.
Kegiatan validasi tersebut menghadirkan validator dari kalangan akademisi dan media, yakni Akademisi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Sutaryo, serta Pimpinan Redaksi Kompas TV, Alexander Wibisono.
Dalam kesempatan itu, Jaya Negara didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ida Bagus Alit Adhi Merta, Kepala Inspektorat Kota Denpasar Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, Kepala BPKAD Kota Denpasar Ni Putu Kusumawati, Kadis Kominfos Kota Denpasar Gde Wirakusuma Wahyudi, serta jajaran OPD terkait.
Menurut Jaya Negara, pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Karena itu, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan sehingga setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Jaya Negara.
Ia menjelaskan, berbagai langkah telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari penguatan perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pelaksanaan anggaran yang efektif dan sesuai regulasi, penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu, hingga pemanfaatan platform digital untuk memperluas akses informasi publik terkait keuangan daerah.
Jaya Negara menilai keterbukaan informasi menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat memahami arah pembangunan sekaligus mengawasi pelaksanaan program yang didanai melalui APBD.
“Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, kami terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Dalam pemaparan yang disampaikan, sejumlah indikator pembangunan Kota Denpasar menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat mencapai 85,63. Sementara tingkat kemiskinan berada pada angka 2,16 persen, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,11 persen, dan tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 1,41 persen.
Capaian tersebut, menurut Jaya Negara, menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan yang efektif mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan secara optimal dan berkelanjutan.
“Capaian yang diraih saat ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah. Transparansi bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, kita dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar,” tegasnya.
Selain mempertahankan kualitas laporan keuangan sesuai standar yang berlaku, Pemkot Denpasar juga terus menjaga konsistensi dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ke depan, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan terbuka.
“Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kota Denpasar optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Denpasar Maju,” ujarnya.(per/ub)
