Pemkab Bangli Jadi Lokus Studi Lapangan Peserta PKA Angkatan III Provinsi Bali

0
303
Peserta PKA Angkatan III Provinsi Bali Tahun 2026 melakukan studi lapangan di Kabupaten Bangli untuk mempelajari inovasi dan praktik baik dalam meningkatkan pelayanan publik.
Peserta PKA Angkatan III Provinsi Bali Tahun 2026 melakukan studi lapangan di Kabupaten Bangli untuk mempelajari inovasi dan praktik baik dalam meningkatkan pelayanan publik. Sumber foto : Humas Bangli

UPDATEBALI.com, BANGLI – Pemerintah Kabupaten Bangli menerima kunjungan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Provinsi Bali Tahun 2026 dalam rangka studi lapangan, Senin, 10 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Bukti Mukti Bhakti (BMB), Kantor Bupati Bangli, dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli I Dewa Bagus Riana Putra bersama jajaran perangkat daerah terkait.

Rombongan juga dihadiri Kepala BKPSDM Provinsi Bali yang diwakili Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Provinsi Bali Komang Nopariawan.

Hadir pula Kepala BKPSDM Kabupaten Bangli Made Mahendra Putra, para kepala perangkat daerah, widyaiswara, serta seluruh peserta PKA.

Dalam sambutannya, Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bangli sebagai salah satu lokasi studi lapangan. Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali pengalaman dan praktik tata kelola pemerintahan yang diterapkan di Bangli.

Baca Juga:  DKLH Bali Genjot Finalisasi Peta Jalan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Riana Putra juga memaparkan sejumlah kondisi umum daerah sekaligus berbagi pengalaman mengenai strategi kepemimpinan dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Selamat datang di Bumi sejuk bangli, selamat melaksanakan studi lapangan. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menggali informasi, berdiskusi secara interaktif, dan membawa pulang gagasan-gagasan perubahan yang bermanfaat bagi unit kerja masing-masing. Jangan lupa juga untuk menikmati suasana alam, kebudayaan, dan keramahan masyarakat Bangli selama Bapak/Ibu berada di sini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, sukses, dan memberikan nilai tambah yang nyata bagi kemajuan pelayanan publik di Provinsi Bali dan seluruh Kabupaten/Kota peserta masing-masing,” Ucap Riana Putra.

Baca Juga:  Pimpin Rapat Penyusunan LPPD 2026, Wali Kota Denpasar Tekankan Akuntabilitas Kinerja OPD

Sementara itu, Kepala BKPSDM Provinsi Bali melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Komang Nopariawan, menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Bangli atas sambutan dan fasilitas yang diberikan selama pelaksanaan studi lapangan.

Ia menekankan bahwa pembentukan kompetensi seorang pemimpin tidak cukup hanya melalui pemahaman teori, tetapi juga membutuhkan pengalaman langsung di lapangan.

“Kompetensi terbentuk dari knowledge, skill, dan attitude. Knowledge bisa ditingkatkan melalui membaca dan mendengar, namun skill akan menguat jika dialami langsung melalui praktik di lapangan. Inilah bagian penting dari proses pelatihan kepemimpinan,” ujarnya.

Sebanyak 46 orang mengikuti kegiatan studi lapangan tersebut. Mereka terdiri atas 40 peserta PKA, dua widyaiswara pendamping, dan empat orang panitia.

Dalam pelaksanaannya, peserta akan mendalami praktik tata kelola pemerintahan pada dua lokus yang telah ditetapkan di Kabupaten Bangli, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja.

Baca Juga:  Resah, Enam Rumah Warga Tegalbadeng Diserbu Ulat Bulu

Kedua perangkat daerah tersebut dipilih karena dinilai memiliki sejumlah inovasi dan praktik terbaik yang relevan untuk dipelajari. Salah satunya terkait peningkatan kinerja pelayanan perizinan yang telah dilakukan secara signifikan.

Melalui studi lapangan ini, peserta PKA diharapkan tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai pola kepemimpinan di lingkungan pemerintahan daerah, tetapi juga mampu melihat secara langsung penerapan inovasi dan penyelesaian persoalan pelayanan publik.

Pengalaman yang diperoleh selanjutnya diharapkan dapat diadaptasi sesuai kebutuhan unit kerja masing-masing, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.(yud/ub)