UPDATEBALI.com, BANGLI — Pemerintah Kabupaten Bangli meluncurkan enam inovasi strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan transformasi digital lintas sektor.
Peluncuran tersebut berlangsung di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, lingkungan Setda Kabupaten Bangli, Kamis, 17 September 2026.
Enam inovasi yang diluncurkan yakni CITA GOV, PENGLIPURAN BANGLI, SINTESIS DTW BANGLI, INTEGRA-III, SI TAMPAN JAS BERDASI, dan GENCAR BANGLI. Seluruh inovasi tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem pemerintahan, perpajakan, pendapatan daerah, layanan publik, parlemen modern, serta ketertiban umum.
Langkah ini menandai pergeseran dari pola pengembangan aplikasi sektoral yang terpisah menuju tata kelola digital yang terintegrasi, berbasis risiko, transparan, serta berorientasi pada dampak bagi masyarakat dan efisiensi fiskal daerah.
Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) Kabupaten Bangli tercatat meningkat dari 2,48 pada 2023 menjadi 2,71 pada 2024 dan 2,79 pada 2025. Capaian tersebut mencapai 93 persen dari target RPJMD sebesar 3,00.
Meski demikian, Pemkab Bangli masih melihat adanya kesenjangan dalam tata kelola digital. Nilai Manajemen SPBE tercatat 1,09, sedangkan Audit TIK berada di angka 1,00.
“Pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak kita membuat aplikasi, melainkan seberapa baik kita mampu mengendalikan, mengintegrasikan, dan mengamankan transformasi digital tersebut untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, S.Kom., M.Eng.
Menjawab tantangan tersebut, Diskominfo Bangli merancang CITA GOV atau Collaborative for Integrated Digital Transformation Government. Inovasi ini diposisikan sebagai arsitektur tata kelola dan pengendalian digital di tingkat daerah.
CITA GOV dibangun melalui tiga layer utama. Pertama, Layer Operasional (OPD) sebagai tempat perangkat daerah mengusulkan dan mengelola layanan digital.
Kedua, Layer Control atau Digital Orchestrator yang dijalankan Diskominfosan untuk melakukan verifikasi arsitektur, kelayakan, keamanan siber, serta analisis risiko.
Ketiga, Layer Executive View untuk Bupati dan Sekda berupa dashboard manajerial atau Single Management View serta Digital Health Score sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data dan persetujuan penganggaran TAPD.
Implementasi CITA GOV diproyeksikan menghasilkan efisiensi belanja TIK sebesar Rp1,175 miliar per tahun melalui eliminasi duplikasi aplikasi, efisiensi waktu kerja, serta mitigasi risiko siber.
Di sektor legislatif, Sekretaris DPRD Kabupaten Bangli I Nyoman Dacin, SH., MH, meluncurkan PENGLIPURAN BANGLI atau Pelayanan Legislasi, Integritas Persidangan, Upaya Regulasi Aspirasi, dan Notulensi.
Inovasi tersebut diarahkan untuk membawa parlemen Bangli menuju Green Assembly dan Paperless Meeting melalui tiga modul utama.
Modul pertama yakni e-Aspirasi untuk memastikan penyerapan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan dilakukan secara transparan dan terintegrasi dengan SIPD.
Selanjutnya e-Sidang yang mendigitalisasi proses persidangan serta distribusi dokumen dewan. Modul ketiga adalah e-Risalah AI yang memungkinkan transkripsi dan pembuatan notulensi persidangan secara otomatis dengan menggunakan kecerdasan buatan.
Di sektor keuangan pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli I Wayan Dirga Yusa, AP., M.Si., menghadirkan SINTESIS DTW BANGLI atau Strategy Sistem Integrasi Retribusi Daya Tarik Wisata.
Inovasi tersebut dirancang untuk menjawab persoalan kebocoran retribusi pariwisata melalui tiga pilar, yakni regulatori, digital, dan sosial-kultural.
Pada aspek regulatori, dilakukan penguatan melalui kepastian Perbup dan PKS bagi hasil antara Pemkab dan Desa Adat. Sementara pada aspek digital digunakan Single-Gateway IoT/QRIS dengan moda hybrid online-offline untuk mengatasi keterbatasan jaringan.
Pada aspek sosial-kultural, SINTESIS DTW mengedepankan kemitraan antara Pemkab, Desa Adat, dan BPD Bali untuk mendukung transparansi serta zero leakage.
SINTESIS DTW diproyeksikan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata hingga 13 persen.
Untuk memperkuat dukungan operasional internal birokrasi, Pemkab Bangli juga menghadirkan inovasi INTEGRA-III melalui penerapan Shared Service Center berbasis platform SI-BULAN di Sekretariat Daerah.
Inovasi tersebut menyatukan fasilitasi logistik, penganggaran, tracking sarana dan prasarana, serta e-Katalog Lokal. Penerapannya ditargetkan mampu memangkas biaya operasional birokrasi minimal 20 persen pada 2028.
Di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli I Wayan Sugiarta, S.IP., M.Si., meluncurkan SI TAMPAN JAS BERDASI.
Inovasi ini mengubah pendekatan penegakan ketertiban dari yang sebelumnya reaktif menjadi preventif dan antisipatif. SI TAMPAN JAS BERDASI mengusung strategi STAMPAN JAS BERDASI, yakni Strategi Integritas, Tanggap, Aman, Mitigasi, Preventif, Antisipatif, dan Networking dalam Jejaring Aksi Satpol PP BERbasis DAta Serta Informasi.
Satpol PP Bangli ditempatkan sebagai Integrator atau Hub yang didukung enam pilar siklus terpadu, yakni Satu Jejaring, Satu Informasi, Satu Data, Satu Analisis, Satu Koordinasi, dan Satu Tindak Lanjut.
Inovasi tersebut juga mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem kedinasan resmi dengan melibatkan Bendesa Adat dan Pacalang dalam sistem pelaporan ketertiban umum secara real-time.
Di sektor pendapatan dan keuangan daerah, Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli Putu Agus Muliawan, ST., M.A.P., meluncurkan GENCAR BANGLI atau Gerakan Ekstensifikasi dan Penerbitan NPWPD secara Jabatan Berbasis Data Perizinan Usaha.
Inovasi ini mengubah mekanisme pemungutan pajak daerah dari pola pasif atau reaktif menjadi lebih proaktif melalui analisis data perizinan yang terintegrasi.
GENCAR BANGLI diarahkan untuk mengoptimalkan potensi PAD, khususnya dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman yang berpotensi mencapai Rp15,92 miliar serta sektor perhotelan sebesar Rp5,54 miliar.
Pelaksanaannya dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari sinkronisasi data perizinan usaha, matching data, verifikasi dan validasi, penerbitan NPWPD secara jabatan, hingga monitoring kepatuhan.
Melalui skema tersebut, inovasi GENCAR BANGLI diproyeksikan dapat memperluas basis wajib pajak, meningkatkan kualitas data perpajakan, serta mendorong kepatuhan dan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.(yud/updatebali)