
UPDATEBALI.com, BADUNG — Pemerintah Kabupaten Badung kembali menegaskan komitmennya dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pendataan potensi usaha secara menyeluruh.
Langkah ini dimulai dengan validasi 2.749 izin usaha di wilayah Kelurahan Kerobokan dan Kerobokan Kaja, sebagai bagian dari implementasi program Pendataan Potensi Pajak Daerah yang telah resmi diluncurkan pada 8 Juli 2025 di Wantilan Pura Dang Kahyangan Petitenget.
Pendataan yang berlangsung hingga 21 Agustus 2025 ini menyasar izin-izin usaha yang telah tercatat dalam sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam mendukung kebijakan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang berorientasi pada peningkatan kepatuhan perpajakan serta penguatan basis data fiskal yang akurat dan berbasis lapangan.
Pada hari pertama pelaksanaan, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Setda Badung, Made Suardita, bersama Lurah Kerobokan, Ni Putu Budhiyani, serta Lurah Kerobokan Kaja, Gusti Agung Ngurah Marhaena Yasana Putra, terjun langsung memantau jalannya pendataan. Kehadiran mereka di lapangan menunjukkan bentuk sinergi dan pengawasan aktif guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar pelayanan publik dan prinsip transparansi.
“Validasi ini bukan hanya soal mendata, tetapi menyangkut pembangunan sistem informasi perpajakan daerah yang modern, akurat, dan berkelanjutan,” ujar Suardita.
Ia menambahkan bahwa partisipasi aktif kelurahan dan kepala lingkungan juga menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini.
Fokus pendataan diarahkan pada sektor usaha yang berkaitan dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), seperti jasa makanan dan minuman, jasa perhotelan, serta jasa hiburan dan kesenian. Tim yang diturunkan dalam kegiatan ini berjumlah 48 personel lintas instansi, terdiri dari:
- 14 orang dari Dinas PUPR
- 5 orang dari Bagian Tata Pemerintahan
- 5 orang dari Bagian Prokompim
Pihak kelurahan menilai keterlibatan mereka dalam pendataan ini berfungsi sebagai jembatan antara Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (TOPD) dan para pelaku usaha, sekaligus menjaga proses tetap kondusif di lapangan. Validasi ini diproyeksikan akan menghasilkan basis data wajib pajak yang lebih komprehensif dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan fiskal daerah ke depan.
Dengan pendekatan kolaboratif dan pelibatan aktif semua pihak, program ini diharapkan mampu memberikan dorongan nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan dan akuntabel.(den/ub)


