UPDATEBALI.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan arah penguatan pasar modal Indonesia pada 2026 dengan fokus pada peningkatan integritas, pendalaman likuiditas, perlindungan investor, serta percepatan pengembangan ekonomi hijau melalui ekosistem perdagangan karbon.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam pembukaan perdagangan perdana tahun 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat 2 Januari 2026.
Acara ini turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan sektor keuangan nasional, di antaranya Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, serta Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.
Dalam sambutannya, Mahendra menekankan pentingnya pasar modal berperan lebih strategis dalam mendukung agenda prioritas pemerintah, termasuk sebagai sumber pembiayaan jangka panjang dan penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu perhatian utama OJK adalah penguatan perlindungan investor, khususnya investor ritel yang kini memiliki porsi signifikan dalam menopang kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Sejalan dengan itu, OJK tengah memfinalisasi regulasi baru terkait influencer keuangan atau finfluencer. Aturan tersebut ditargetkan terbit pada pertengahan 2026 dengan penekanan pada aspek kapabilitas, transparansi, serta kepatuhan perizinan, guna mendorong literasi investasi yang sehat dan bertanggung jawab.
“Kami berkomitmen untuk terus menjaga sinergitas dan kolaborasi di antara seluruh pemangku kepentingan. Sinergi dan kolaborasi Komite Kebijakan Sektor Keuangan KSSK tentu menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan peran sektor keuangan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional,” kata Mahendra.
Sementara itu, Direktur Utama BEI, Iman Rachman, memaparkan bahwa BEI telah menyiapkan masterplan pengembangan pasar modal periode 2026–2030. Peta jalan tersebut diarahkan untuk membangun pasar modal yang inovatif, transparan, inklusif, serta memiliki daya saing global.
“Target ambisius ini didukung oleh penguatan infrastruktur pasar, peningkatan kualitas emiten dan investor, serta perluasan partisipasi publik,” ujarnya.
Menutup tahun 2025, kinerja pasar modal Indonesia tercatat solid. IHSG berakhir di level 8.646,94 poin atau menguat 22,13 persen secara year to date (ytd), sekaligus mencetak sejumlah rekor tertinggi sepanjang tahun. Kepercayaan investor asing juga kembali menguat, tercermin dari net buy non-residen sebesar Rp36,23 triliun pada semester II-2025 setelah sempat mencatatkan net sell di awal tahun.
Dari sisi penghimpunan dana, sepanjang 2025 tercatat 215 penawaran umum dengan total nilai Rp275 triliun, termasuk 18 emiten baru dengan nilai IPO mencapai Rp14,41 triliun. Rata-rata nilai transaksi harian meningkat menjadi Rp18,1 triliun, seiring pertumbuhan jumlah investor yang tercatat melalui Single Investor Identification (SID) hingga 20,2 juta atau naik 36 persen secara ytd, dengan dominasi investor berusia di bawah 40 tahun.
Meski demikian, OJK menilai masih terdapat ruang penguatan, khususnya pada kinerja saham-saham berkapitalisasi besar serta kontribusi pasar saham terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan.
Memasuki 2026, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) menetapkan sejumlah agenda strategis. Di antaranya peningkatan kualitas perusahaan tercatat melalui penyempurnaan persyaratan pencatatan, penguatan free float, peningkatan transparansi pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner), hingga kebijakan exit yang lebih jelas.
Selain itu, OJK mendorong penguatan basis investor institusi seperti reksa dana, asuransi, dan dana pensiun, yang dinilai semakin siap memperbesar alokasi investasi di pasar modal secara sehat dan berkelanjutan.
Di sisi tata kelola, reformasi pasar saham akan diarahkan pada penguatan kualitas keterbukaan informasi, disiplin pengelolaan perusahaan, serta penguatan manajemen risiko dan teknologi informasi. Sepanjang periode pengawasan, OJK juga telah menjatuhkan berbagai sanksi guna menjaga integritas pasar.
Sebagai bagian dari penguatan ekonomi hijau, OJK bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan BEI membangun Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Sistem ini dirancang untuk menghadirkan perdagangan karbon yang kredibel, transparan, dan selaras dengan standar global.
Di luar sektor pasar modal, OJK juga memastikan keberlanjutan perlakuan khusus bagi nasabah dan pemegang polis di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, melalui implementasi kebijakan restrukturisasi dan percepatan klaim.
Ke depan, OJK menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas dan memperkuat daya saing Pasar Modal Indonesia agar mampu menjadi pilar utama pembiayaan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi nasional.(yud/ub)
