UPDATEBALI.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian khusus kepada sulinggih sebagai penjaga keseimbangan spiritual Bali.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Bali saat membuka Pasamuhan Agung Sabha Kretha Hindu Dharma Nusantara (SKHDN) Pusat Tahun 2025, yang menjadi ruang musyawarah para sulinggih dalam merumuskan arah kehidupan keumatan Hindu dan pelestarian kebudayaan Bali.
Pasamuhan Agung ini dihadiri Ketua Umum SKHDN, Dang Dira Rajya, Ida Shri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun, para sulinggih dari Bali dan berbagai daerah di Nusantara, unsur Forkopimda Provinsi Bali, perwakilan DPRD Provinsi Bali, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi dan kabupaten/kota, bendesa adat, serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali.
Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan rasa bahagia dan kehormatan dapat berada di tengah para sulinggih. Ia menyebut peran sulinggih sangat luhur karena secara konsisten mendoakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan Bali beserta seluruh isinya melalui jalan niskala.
“Dedikasi para sulinggih secara niskala sangat luar biasa. Selama ini kebijakan kita masih kurang berpijak pada sulinggih, padahal yang senantiasa mendoakan Bali adalah para sulinggih,” ujar Gubernur Bali.
Melalui forum Pasamuhan Agung ini, Gubernur menegaskan Pemerintah Provinsi Bali berkeinginan menyusun kebijakan yang lebih nyata dan berpihak kepada sulinggih. Salah satu perhatian utama diarahkan pada layanan kesehatan, di mana sulinggih yang membutuhkan perawatan medis harus memperoleh pelayanan cepat, layak, dan penuh penghormatan.
“Saya minta perangkat daerah terkait duduk bersama dan menyusun kebijakan. Jika ada sulinggih datang ke rumah sakit, harus langsung ditangani dan diberikan layanan prima,” tegasnya.
Selain sektor kesehatan, perhatian pemerintah juga diarahkan pada bidang pendidikan. Gubernur menyampaikan komitmen untuk membantu pendidikan keluarga sulinggih, khususnya bagi cucu sulinggih yang mengalami keterbatasan ekonomi, agar tetap dapat menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi melalui dukungan APBD.
“Harus ada keberpihakan nyata pemerintah kepada sulinggih. Ini sebagai wujud bakti dan penghormatan atas tugas suci yang dijalankan. Sulinggih juga perlu diberikan Siwa Krana sebagai bentuk penghormatan,” tambahnya.
Gubernur Bali menegaskan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menempatkan keseimbangan kehidupan sekala dan niskala sebagai fondasi pembangunan. Menurutnya, pembangunan Bali tidak semata bersifat fisik, tetapi juga spiritual sebagai wujud bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
Ia menjelaskan, nilai-nilai kearifan lokal seperti Atma Kerthi, Segara Kerthi, Jana Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, dan Jagat Kerthi telah diwariskan dan dijalankan oleh leluhur Bali melalui keseimbangan antara laku spiritual dan tindakan nyata dalam menjaga alam serta lingkungan.
“Bali ditata oleh para orang suci, empu, rsi, dan danghyang, sehingga Bali memiliki tatanan upakara yang kuat, hidup, beraura, dan pingit. Inilah yang ingin kita luruskan dan hidupkan kembali melalui Nangun Sat Kerthi,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mendorong Pasamuhan Agung SKHDN untuk membahas isu-isu strategis keumatan, termasuk penataan kalender Bali (Tika) serta rangkaian Hari Raya Nyepi agar kembali berlandaskan lontar dan warisan leluhur.
“Jika sudah menjadi keputusan para sulinggih, pemerintah akan sangat mendukung agar Bali memiliki kalender sendiri yang murni dan dapat dipertanggungjawabkan secara niskala,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Gubernur Bali memohon doa serta tuntunan para sulinggih agar seluruh kebijakan dan tanggung jawab pemerintahan dapat berjalan di jalan dharma.
“Mohon doa dan dukungan secara niskala agar tatanan Bali dapat berjalan dengan baik dan menjadi fondasi yang kuat bagi Bali untuk 100 tahun ke depan,” pungkasnya.(yud/ub)
