UPDATEBALI.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mempercepat pelaksanaan reformasi struktural pasar modal nasional guna meningkatkan integritas, transparansi, dan daya saing global. Langkah ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas berbagai masukan dari MSCI Inc. (MSCI).
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia, Senin 9 Februari 2026.
Ia menegaskan bahwa reformasi yang dilakukan bersifat komprehensif, terukur, dan berkelanjutan sebagai bagian dari delapan rencana aksi percepatan penguatan integritas pasar modal Indonesia.
Pergerakan pasar saham domestik pada awal Februari 2026 tercatat masih fluktuatif, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 7.935,260 pada 6 Februari 2026.
“Meski investor asing mencatatkan aksi jual bersih seiring penyesuaian portofolio global, minat investor terhadap produk investasi tetap menunjukkan kinerja positif. Nilai aset kelolaan industri pengelolaan investasi per 5 Februari 2026 tercatat mencapai Rp1.089,64 triliun, sedangkan Nilai Aktiva Bersih reksa dana mencapai Rp722,21 triliun,” ujarnya.
Dalam pertemuan Indonesia dengan MSCI pada 2 Februari 2026, pemerintah mengajukan sejumlah proposal penting, antara lain penambahan klasifikasi investor menjadi 28 subkategori baru, peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas satu persen pada setiap emiten, serta rencana kenaikan batas minimum free float secara bertahap menjadi 15 persen.
Menindaklanjuti hal tersebut, OJK, BEI, dan KSEI membentuk tim khusus yang bekerja secara intensif untuk menyiapkan langkah implementasi, termasuk penyediaan data investor yang lebih rinci, penyesuaian kebijakan free float, serta penguatan regulasi terkait transparansi kepemilikan saham.
“KSEI juga telah melakukan sosialisasi kepada anggota bursa dan bank kustodian terkait pengumpulan data klasifikasi investor yang ditargetkan selesai pada Maret 2026,” ungkapnya.
Direktur BEI Jeffrey Hendrik menegaskan dukungan penuh bursa terhadap agenda reformasi melalui penguatan regulasi serta infrastruktur perdagangan yang lebih modern dan transparan. Sementara itu, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat memastikan kesiapan sistem kustodian dan penyediaan data investor yang lebih detail guna meningkatkan kepercayaan pelaku pasar.
Selain reformasi kebijakan, pemerintah juga terus mematangkan pembahasan rancangan peraturan mengenai demutualisasi bursa sebagai langkah strategis meningkatkan tata kelola dan daya saing Bursa Efek Indonesia di tingkat global.
Untuk menjaga disiplin dan integritas pasar, OJK juga terus memperkuat penegakan hukum. Hingga Januari 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada ribuan pihak dengan total denda ratusan miliar rupiah, termasuk sanksi terkait pelanggaran manipulasi perdagangan saham. Sejumlah kasus pidana pasar modal juga telah diselesaikan, sementara puluhan kasus lainnya masih dalam proses pemeriksaan.
Melalui sinergi lintas lembaga serta implementasi rencana aksi reformasi yang terintegrasi, OJK bersama BEI dan KSEI optimistis pasar modal Indonesia akan semakin transparan, kredibel, dan kompetitif di tingkat global.(yud/ub)
