UPDATEBALI.com, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi memulai proses verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Senin, 2 Maret 2026.
Kick off ditandai dengan penandaan rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial serta peluncuran mobil layanan DTSEN di dua lokasi, yakni Desa Selat, Kecamatan Sukasada, dan Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng.
Di Desa Selat, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menegaskan bahwa verifikasi DTSEN akan melibatkan sekitar 2.700 relawan yang dijadwalkan turun langsung ke masyarakat pada April mendatang.
Relawan tersebut terdiri dari jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) serta tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sebelum turun ke lapangan, Pemkab Buleleng telah melakukan koordinasi lintas perangkat daerah hingga tingkat desa guna memastikan kesiapan teknis, metode pendataan, serta validitas data awal yang akan diverifikasi.
Bupati Sutjidra menekankan bahwa langkah ini merupakan komitmen serius pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas data kemiskinan agar sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Ia mengingatkan seluruh petugas untuk bekerja profesional dan menjunjung tinggi integritas.
“Kita akan menerjunkan sekitar 2.700 relawan untuk memastikan data benar-benar akurat. Saya tidak mengejar penghargaan, yang terpenting masyarakat Buleleng mendapatkan pelayanan terbaik,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan peluncuran mobil layanan DTSEN yang ditandai dengan pemotongan pita. Mobil ini akan difungsikan sebagai sarana sosialisasi, layanan informasi, serta pendukung pemutakhiran data langsung ke desa-desa.
Selain itu, pemasangan stiker bantuan sosial di rumah KPM dilakukan sebagai bentuk transparansi publik.
Sementara di Desa Penglatan, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna turut melakukan penandaan rumah penerima bantuan sosial kategori Desil 1 hingga Desil 5, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga menengah bawah.
Ia menjelaskan bahwa sistem pendataan kini telah beralih dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke DTSEN yang mengintegrasikan berbagai sumber data guna meminimalkan kesalahan input. Dengan sistem baru ini, diharapkan celah ketidaktepatan sasaran bantuan dapat ditekan.
Menurutnya, pemasangan stiker bukanlah bentuk pelabelan sosial, melainkan bagian dari keterbukaan informasi sekaligus pengawasan bersama.
“Penandaan ini adalah bentuk transparansi bahwa penerima sudah terdaftar resmi dalam sistem. Kami ingin memastikan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinsos P3A, tercatat sekitar 3.000 KPM menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan sekitar 1.900 kepala keluarga menerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Buleleng. Seluruhnya masuk kategori Desil 1 hingga 5 dengan prioritas Desil 1 atau miskin ekstrem.
Melalui verifikasi DTSEN yang resmi dimulai ini, Pemkab Buleleng berharap tata kelola bantuan sosial semakin transparan, akuntabel, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Turut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut, Kepala BKAD Buleleng, Kabag Prokompim Setda Buleleng, para camat dan perbekel se-Kabupaten Buleleng, serta pendamping PKH.(adv/ub)
){kind=link}