updatebali.com/, JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus memperkuat langkah transformasi digital sebagai strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Optimalisasi PAD Kabupaten Jembrana yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Jembrana, Selasa, 19 Mei 2026.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Jembrana, Wakil Bupati Jembrana, Kapolres Jembrana, Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, perwakilan Kejaksaan Negeri, hingga Ketua Bank BPD Bali Cabang Negara.
Dalam arahannya, Bupati Jembrana menegaskan pentingnya inovasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mendukung peningkatan PAD. Ia meminta seluruh OPD tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi aktif menciptakan terobosan dan membangun jejaring dengan pemerintah pusat untuk memperbesar peluang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK).
Namun demikian, upaya peningkatan PAD diminta tetap dilakukan secara bijak dan tidak memberatkan masyarakat kecil.
“Inovasi digitalisasi adalah kunci. Namun, saya ingatkan kepada seluruh tim agar upaya peningkatan PAD ini dilakukan secara bijak. Jangan sampai langkah-langkah yang kita ambil justru memberatkan masyarakat kecil,” tegas Bupati Jembrana.
Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Pemkab Jembrana telah menjalankan sejumlah program strategis.
Pada sektor peningkatan SDM dan tata kelola pajak, Pemkab mengirim aparatur sipil negara mengikuti pelatihan kedinasan di bawah Kementerian Keuangan RI, mulai dari pelatihan pemeriksa pajak hingga penggalian potensi pajak dan retribusi daerah. Selain itu, kerja sama pembibitan lulusan STAN juga dilakukan untuk memperkuat kualitas SDM di lingkungan Pemkab Jembrana.
Pemkab juga memperluas database wajib pajak baru di berbagai sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), seperti hotel, makanan dan minuman, hiburan, parkir, air tanah, hingga reklame.
Sementara pada bidang digitalisasi, Pemkab Jembrana mulai melakukan uji coba pemasangan Electronic Finance Device (EFD) pada hotel dan restoran bekerja sama dengan CSR BPD Bali Cabang Negara dan PT Cartens. Program Gebyar PBB-P2 juga terus digencarkan melalui layanan pembayaran langsung ke banjar-banjar sejak April 2026.
Tak hanya itu, sinergi dengan Polres Jembrana juga tengah dirancang untuk sinkronisasi data kedatangan wisatawan asing di hotel dan villa guna meningkatkan transparansi pajak daerah.
Optimalisasi pajak kendaraan juga dilakukan melalui operasi gabungan rutin, layanan Samsat Keliling, hingga penagihan door to door ke desa-desa. Pendataan kendaraan milik ASN berdasarkan NIK dan NIP turut menjadi bagian dari langkah tersebut.
Dalam implementasi TP2DD, Pemkab Jembrana telah menerapkan e-retribusi parkir di kawasan Manuver dan Terminal Penumpang Gilimanuk sejak Februari 2026. Selain itu, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestik juga mulai diterapkan pada sejumlah OPD percontohan dengan total realisasi transaksi mencapai Rp44,4 juta hingga Mei 2026.
Memasuki triwulan kedua 2026, Pemkab Jembrana menyiapkan enam agenda percepatan digitalisasi, mulai dari evaluasi dan pengembangan e-retribusi, implementasi sistem digital di TPI Pengambengan dan puskesmas, hingga penguatan peran LPD dan Bumdes sebagai penyedia layanan pembayaran daerah berbasis digital.
Kepala BPKAD Jembrana, I Gede Gusdiendi mengatakan, digitalisasi terintegrasi menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Melalui sinergi lintas sektor dan digitalisasi yang terintegrasi, Pemkab Jembrana optimis mampu menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah tanpa membebani masyarakat,” ujarnya.(yud/ub)
