UPDATEBALI.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sektor jasa keuangan yang berintegritas melalui penguatan prinsip tata kelola yang baik dan berkelanjutan.
Salah satu langkah strategis OJK adalah menyelenggarakan Forum Diskusi Survei Penilaian Integritas (SPI) di Jakarta, Selasa 3 Juni 2025.
Mengusung tema “Survei Penilaian Integritas, Bukan Sekadar Formalitas”, forum ini menjadi ajang diskusi untuk membedah tindak lanjut hasil survei dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus menguatkan peran pimpinan unit kerja, pegawai OJK, dan pelaku industri keuangan dalam menerapkan prinsip-prinsip governansi.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) perlu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan keadilan dalam menjalankan operasionalnya.
“Kami ingin agar tata kelola yang baik tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi budaya kerja di seluruh sektor jasa keuangan,” kata Mirza.
Sebagai wujud nyata dari hal tersebut, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) terkait Strategi Anti Fraud yang menjadi panduan bagi lembaga jasa keuangan dalam mencegah, mendeteksi, hingga menindaklanjuti kasus kecurangan.
Strategi ini juga selaras dengan penerapan standar internasional seperti ISO 37001 tentang sistem manajemen anti suap yang telah diimplementasikan di seluruh satuan kerja OJK.
Selama tujuh tahun terakhir, skor SPI OJK terus menunjukkan peningkatan positif. Pada 2024, skor SPI OJK mencapai 84,87 dan berada pada kategori “Terjaga”, artinya risiko korupsi terdeteksi pada frekuensi yang relatif rendah dibandingkan lembaga nasional lainnya.
Ketua Dewan Audit OJK sekaligus Anggota Dewan Komisioner, Sophia Wattimena, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola melalui pendekatan oversight (audit internal berbasis risiko), foresight (deteksi dini melalui indikator risiko utama), serta insight (review dan pencegahan fraud dengan metode continuous improvement).
“Survei SPI yang dilakukan oleh KPK sangat penting untuk menilai efektivitas strategi pencegahan korupsi dan menjadi refleksi terhadap upaya peningkatan integritas yang telah dijalankan,” ujar Sophia.
Ia menambahkan, partisipasi pegawai OJK dalam SPI 2024 yang melampaui target KPK mencerminkan tingginya antusiasme dan komitmen insan OJK dalam membangun budaya integritas.
Sebagai kelanjutan hasil SPI 2024, OJK telah merancang sejumlah program prioritas penguatan integritas di 2025, yaitu:
- Inovasi kampanye internal oleh unit kerja OJK,
- Deklarasi gratifikasi dan konflik kepentingan,
- Partisipasi aktif dalam agenda anti korupsi, serta
- Kontribusi langsung dalam pelaksanaan SPI berikutnya.
Selain itu, OJK juga menargetkan peningkatan jumlah pegawai bersertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI). Saat ini, 19 pegawai telah bersertifikat API, dan tahun ini ditargetkan meningkat menjadi 50 API dan 110 PAKSI bekerja sama dengan KPK.
Forum diskusi SPI kali ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, yakni Dadang Hardiwan (Inspektur Utama BPS RI), Mundiharno (Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan), serta Timotius Partohap (Spesialis Penelitian dan Monitoring KPK). Acara yang digelar secara hybrid ini diikuti oleh lebih dari 1.900 peserta dari berbagai unit kerja di OJK.
Melalui berbagai strategi, mulai dari sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), implementasi kode etik, whistleblowing system, pengendalian gratifikasi, hingga kerja sama lintas lembaga, OJK bertekad menciptakan sektor jasa keuangan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
Dengan forum SPI sebagai salah satu wadah strategis, OJK menegaskan langkah nyatanya untuk mengawal integritas sektor keuangan melalui tata kelola yang terus diperkuat secara berkelanjutan.(yud/ub)
