UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali kembali menerima dukungan nyata dari pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerja masa reses di Denpasar, Komisi VIII DPR RI bersama sejumlah kementerian dan lembaga pusat menyerahkan berbagai bantuan sosial, kebencanaan, pendidikan keagamaan, serta pemberdayaan masyarakat kepada Pemprov Bali dan warga terdampak bencana.
Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, disambut langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.
Dalam kesempatan itu, Koster menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian besar pemerintah pusat terhadap pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Bali.
“Atas nama masyarakat Bali, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi korban bencana banjir di Tukad Badung yang menelan korban jiwa. Pemprov Bali bersama TNI, Polri, dan BPBD terus memperkuat mitigasi menghadapi musim hujan mendatang,” ujar Koster.
Dalam laporannya, Koster menyebut bencana banjir yang terjadi pada 10 September lalu menyebabkan 18 korban jiwa, masing-masing 12 orang di Denpasar, 1 di Badung, 2 di Jembrana, dan 3 di Gianyar. Hingga kini, empat korban masih belum ditemukan.
Selain itu, 738 pedagang dengan 638 unit usaha terdampak akibat kerusakan kios dan lapak dagangan. Pemerintah Provinsi Bali telah menyalurkan ganti rugi sebesar Rp3,4 miliar langsung ke rekening para pedagang yang terdampak.
“Setiap korban jiwa juga menerima santunan sebesar Rp15 juta dari Kementerian Sosial, disalurkan bersama bantuan dari Pemprov dan Pemkot Denpasar,” jelas Koster.
Ia menambahkan, Pemprov Bali kini tengah melakukan langkah mitigasi jelang musim hujan yang diperkirakan berlangsung intens pada November hingga Februari. Investigasi juga dilakukan terhadap kondisi lingkungan di kawasan hulu dan pemukiman padat di sepanjang Tukad Badung yang telah berdiri puluhan tahun tanpa tata ruang memadai.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi VIII DPR RI menyerahkan berbagai bentuk dukungan lintas sektor, di antaranya:
- Kementerian Sosial RI menyalurkan bantuan sosial senilai Rp479,1 miliar, mencakup PKH, sembako, ATENSI, bufferstock logistik bencana, dan program keserasian sosial. Beberapa penerima manfaat menerima langsung bantuan seperti alat bantu dengar, kursi roda adaptif, sembako, dan dukungan kewirausahaan.
- BNPB melalui Deputi Logistik memberikan 1 unit mobile pump set senilai Rp2,51 miliar, serta kendaraan operasional untuk BPBD Provinsi Bali, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng.
- BPJPH menyerahkan 9.162 sertifikat halal gratis senilai Rp2,1 miliar kepada pelaku UMKM, dan lima di antaranya menerima simbolis di lokasi acara.
- Kementerian Agama menyalurkan bantuan keagamaan Rp335 juta, termasuk rehabilitasi masjid/mushola, program Indonesia Pintar untuk 7.079 siswa madrasah, dan program inkubasi bisnis pesantren.
- BPKH memberikan bantuan pembangunan dan finishing Masjid Raudlatul Jannah senilai Rp1,8 miliar.
- BAZNAS turut menyerahkan bantuan rumah layak huni serta dukungan usaha mikro bagi masyarakat terdampak bencana.
Marwan Dasopang menegaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI, sekaligus bentuk perhatian terhadap masyarakat Bali yang tengah menghadapi tantangan bencana dan pemulihan sosial.
“Total bantuan yang disalurkan mencapai triliunan rupiah. Ini bentuk nyata kehadiran negara. Ke depan, kami juga akan mendorong pembangunan sistem early warning tsunami di Bali,” ujar Marwan.
Dengan sinergi antara pusat dan daerah, diharapkan ketahanan sosial dan kesiapsiagaan bencana di Bali dapat semakin kuat, sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana.(yud/ub)
