UPDATEBALI.com, BANGLI — Pemerintah Kabupaten Bangli terus memperkuat langkah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penguatan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Bersama Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli, Selasa 3 Februari 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Inspektur Kabupaten Bangli, Jro Penyarikan A. Widata, dan diikuti oleh seluruh pimpinan perangkat daerah, para sekretaris, kepala puskesmas, serta pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemkab Bangli. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, akuntabel, dan transparan.
Dalam arahannya, Inspektur Jro Widata menegaskan bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Setiap SKPD wajib menyusun laporan keuangan yang lengkap dan sesuai standar, meliputi LRA, Neraca, LO, LPE, dan CALK. Laporan ini akan menjadi dasar konsolidasi untuk menghasilkan LKPD Pemerintah Kabupaten Bangli tahun 2025,” ujarnya.
Selain kelengkapan laporan, Jro Widata juga menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“SIPD RI adalah alat yang sangat penting untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, perhatian khusus diberikan kepada dua perangkat daerah strategis, yakni Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB). Disdikpora diharapkan mampu mengoordinasikan seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Bangli agar menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Dinas PMDPPKB diminta untuk terus aktif melakukan pendampingan kepada pemerintah desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa agar sesuai regulasi, akuntabel, serta terhindar dari praktik penyimpangan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Bangli menegaskan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan sistem yang tertib dan transparan, diharapkan proses pembangunan di Kabupaten Bangli dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(yud/ub)
){kind=link}