UPDATEBALI.com, BANGLI – Pemerintah Kabupaten Bangli resmi menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangli Tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Auditorium Gedung BMB Setda Kabupaten Bangli, Senin, 2 Februari 2026, ini dihadiri anggota DPRD, jajaran perangkat daerah, tokoh masyarakat, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan sebagai upaya menjaring aspirasi dan menyelaraskan prioritas pembangunan daerah.
Dalam sambutan Bupati Bangli yang dibacakan oleh Asisten III Sekda Kabupaten Bangli, I Gede Eddy Hartawan, disampaikan bahwa RKPD 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2025–2029.
Penyusunannya diarahkan untuk memperkuat sinergi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, termasuk 8 Misi Asta Cita dan 17 Program Prioritas Presiden RI, serta selaras dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125.
“RKPD 2027 mengusung tema Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Bangli Berbasis Potensi Lokal Dalam Bangli Era Baru. Kita harus memastikan pembangunan tetap mengedepankan kekayaan sumber daya alam, manusia, dan budaya yang kita miliki,” ujar Eddy.
Untuk tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Bangli menetapkan lima prioritas pembangunan, yakni perlindungan dan pengembangan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya lokal; peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan; penguatan ekonomi berbasis potensi lokal; pemerataan infrastruktur, pelestarian lingkungan, serta mitigasi bencana; dan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, forum juga memaparkan target indikator makro ekonomi yang ingin dicapai, termasuk penurunan angka kemiskinan ekstrem dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Target tersebut diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta visi pembangunan Provinsi Bali dan nasional.
Forum Konsultasi Publik ini ditegaskan bukan sekadar formalitas, melainkan ruang strategis untuk memastikan setiap alokasi APBD Tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Bangli secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Melalui diskusi yang interaktif, berbagai masukan dari para pemangku kepentingan telah dihimpun untuk diolah menjadi rancangan akhir RKPD yang lebih komprehensif.
Pemerintah Kabupaten Bangli pun menegaskan komitmennya untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.(yud/ub)
){kind=link}