UPDATEBALI,com, BADUNG – Gubernur Bali, Wayan Koster memaparkan berbagai kebijakan strategis pemerintah daerah dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Sang Pewahyu Rakyat” yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana di Aula Widya Sabha, Jimbaran, Badung, Rabu 18 Februari 2026.
Dalam forum tersebut, Koster menjelaskan sejumlah program prioritas yang tengah dipercepat, terutama yang berkaitan dengan penurunan angka stunting, pengangguran, serta putus sekolah. Ia juga menyoroti fenomena semakin jarangnya penggunaan nama anak ketiga dan keempat dalam tradisi Bali, yang dinilai berpotensi berdampak pada keberlanjutan budaya lokal.
Selain memaparkan program, Koster menguraikan berbagai tantangan pembangunan Bali ke depan, mulai dari meningkatnya alih fungsi lahan, persoalan sampah, tekanan terhadap ketersediaan air bersih, hingga kesenjangan ekonomi antara wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita.
Selain memberi manfaat positif bagi kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, pembangunan Bali juga menimbulkan permasalahan terhadap Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali.
Yakni alih fungsi lahan sawah terus meningkat, sampah semakin banyak, kerusakan ekosistem lingkungan, ancaman ketersediaan air bersih, dan kemacetan semakin tinggi serta terjadinya kesenjangan ekonomi wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita.
“Kapasitas infrastruktur dan transportasi publik Jauh dari memadai, kesempatan berusaha Masyarakat lokal Bali semakin berkurang, praktek pembelian aset dengan memakal nama masyarakat lokal Bali semakin tinggi, kasus narkoba, prostitusi, dan keamanan semakin meningkat, dan munculnya komunitas orang asing yang eksklusif, serta penodaan tempat-tempat suci semakin meningkat, serta rusaknya pakem dan keorisinilan budaya Bali,” jelas Gubernur Koster.
Untuk mengantisipasi potensi defisit jumlah penduduk pada 2050, Pemerintah Provinsi Bali mendorong kebijakan peningkatan ketahanan populasi melalui insentif kelahiran anak ketiga dan keempat. Program tersebut juga terintegrasi dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan.
“jadi untuk melestarikan suku Bali, ibu-ibu yang hamil anak ke-3 dan ke-4 akan dari sejak hamil hingga melahirkan, dibantu sekolahnya sampai dengan Sarjana, melalui program 1 Keluarga 1 Sarjana sehingga terwujud sumber daya manusia (SDM) Bali unggul”, imbuhnya.
Koster menegaskan bahwa arah pembangunan Bali 2025–2030 mengacu pada Haluan Pembangunan Bali Masa Depan dalam visi 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, yang menitikberatkan keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan. Kebijakan tersebut mencakup perlindungan kawasan konservasi, pengendalian alih fungsi lahan, pelestarian hutan, hingga pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.
Sementara itu, Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, mengapresiasi inisiatif mahasiswa yang menggelar forum dialog kebijakan publik tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi harus berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ruang diskusi yang kritis dan konstruktif.
“Sebagai Perguruan Tinggi, Universitas Udayana tidak boleh menjadi menara gading, melainkan kampus harus menjadi ruang refleksi kritis dan mitra strategis pemerintah daerah. Sehingga forum ini dapat membangun dialog dalam merumuskan rekomendasi kebijakan serta memperkuat peranan dan misi dalam memperkuat peran akademisi dalam menjaga transparansi, akuntabilitas pemerintah,” ungkapnya.
Diskusi publik yang digelar oleh BEM PM Universitas Udayana tersebut menjadi ruang evaluasi kebijakan sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat melalui pendekatan akademis dan dialog terbuka antara pemerintah, mahasiswa, dan civitas akademika.(yud/ub)
