UPDATEBALI.com, DENPASAR – Setelah penutupan sementara operasional Samabe Bali Suites & Villas, Panitia Khusus Penegakan Perda Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali memanggil manajemen resort mewah yang berlokasi di kawasan Nusa Dua tersebut untuk memberikan klarifikasi dan menunjukkan dokumen perizinan yang telah disepakati sebelumnya.
Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, SH, menjelaskan bahwa pemanggilan ini dilakukan setelah tim Pansus TRAP melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menemukan sejumlah kejanggalan dalam administrasi perizinan.
“Kami sudah turun ke lapangan dan menemukan beberapa hal yang tidak sesuai ketentuan. Ada izin-izin yang belum lengkap, bahkan beberapa tidak sinkron dengan aturan tata ruang,” ungkap Dewa Rai saat ditemui usai rapat dengar pendapat di Denpasar pada Senin, 10 November 2025.
Menurutnya, pihak manajemen Samabe dinilai belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS). Ia menegaskan bahwa sistem OSS sering kali disalahartikan hanya sebagai formalitas untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), tanpa disertai penyesuaian terhadap regulasi daerah.
“OSS itu bukan berarti sudah bebas membangun. Setelah NIB keluar, investor tetap wajib menyesuaikan dengan aturan daerah, termasuk izin lingkungan, pertanian, dan tata ruang. Semua harus terintegrasi,” tegasnya.
Dewa Rai juga menyoroti lemahnya koordinasi antardinas dalam proses penerbitan izin, yang kerap menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Ia meminta agar dinas terkait seperti Lingkungan Hidup, Pertanian, dan Pariwisata berkolaborasi dalam setiap penerbitan izin baru agar tidak terjadi pelanggaran tata ruang di kemudian hari.
“Selama ini persoalan muncul karena tidak ada kesatuan antar-dinas. Satu memberikan izin, yang lain tidak mengetahui. Ini yang harus diperbaiki,” tambahnya.
Terkait pelanggaran yang ditemukan, Pansus TRAP memberikan waktu dua minggu hingga 24 November 2025 kepada manajemen Samabe Bali Suites & Villas untuk melengkapi seluruh dokumen dan izin yang belum terpenuhi.
Dewa Rai menegaskan, bila setelah tenggat waktu yang diberikan pihak manajemen belum dapat memenuhi kewajiban administrasi dan perizinan, maka DPRD Bali akan menindaklanjutinya dengan langkah tegas sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau sampai batas waktu tidak ada perbaikan, tentu akan ada evaluasi lanjutan. Prinsip kami bukan menutup usaha, tapi menegakkan aturan agar semua pihak tertib dalam tata ruang dan perizinan,” pungkasnya.
Sementara itu, General Affair Manager Samabe Bali Suites & Villas, Ni Putu Eka Yuliarsi, menyampaikan bahwa pihaknya siap berkoordinasi dan melengkapi seluruh kekurangan perizinan sesuai dengan arahan pemerintah provinsi.
“Kami akan segera mengecek kembali dokumen yang kurang dan melengkapinya. Beberapa izin seperti PKKPR dan SLF-nya sudah kami ajukan. Kami akan mengikuti arahan dan berkomitmen untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Eka juga menambahkan bahwa area yang disebut sebagai “buah” di sekitar resort bukan merupakan restoran yang beroperasi secara penuh, melainkan digunakan terbatas berdasarkan permintaan tertentu.
“Selama masa dua minggu ini kami akan fokus pada pelengkapan izin. Untuk operasional di area buah, kami akan menyesuaikan dengan petunjuk pemerintah,” ujarnya.